Penajam, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) membuka posko guna meminimalkan pidana pemilu, Rabu (7/6/2023).
“Dalam rangka mendeteksi dini untuk meminimalkan tindak pidana pemilu, maka hari ini kami laksanakan launching Posko Pemilu Tahun 2024 di Kejari PPU,” kata Kepala Kejari (Kajari) PPU Agus Chandra.
Saat itu juga dilaksanakan "Obrolan Menarik Jaksa" (Om Jak) menjawab bersama pemangku kepentingan menuju Pemilu Bahagia.
Chandra mengatakan, Om Jak merupakan salah satu program Kejaksaan Agung (Kejagung) pada gelaran pemilu serentak nanti.
Sementara itu, Pemilu Bahagia akronim dari pemilu yang bermartabat, berkepastian hukum dan berintegritas. Karena pemilu yang bermartabat memiliki peran penting dan dilakukan oleh para pemangku kepentingan stakeholder.
“Harapannya parpol dapat menyosialisasikan kepada konstituennya atau para pemilihnya untuk menciptakan kondisi pemilu yang aman damai dan berbahagia di PPU,” tegasnya.
Sedangkan peran jaksa sendiri, kata Chandra harus mampu bersikap netral dalam memproses segala bentuk pelanggaran pidana pada pemilu nanti. Sikap tegas menjadi instruksi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
“Serta kami sebagai penegak hukum, memberikan ruang tempat konsultasi bagi para pemangku kepentingan, parpol dan masyarakat,” sebutnya.
Tentu dilakukan berkolaborasi dengan Bawaslu melalui unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta pihak terkait lainnya, berupaya melakukan deteksi dini mencegah terjadinya tindak pidana pemilu.
Instansi kejaksaan sendiri, kata Chandra, berfungsi sebagai pengacara negara dalam melindungi tugas KPU dan Bawaslu pada pemilu nanti. Khususnya bila terjadi persoalan hukum dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
“Jadi apabila dalam pelaksana pemilu jika ada permasalahan hukum, kami dengan senang hati siap memberikan konsultasi agar bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum berlanjut ke meja hijau,” ungkapnya.
Kejari PPU berharap agar pemilu berjalan lancar sesuai tagline sudah dicanangkan kali ini yakni Bahagia. Bahkan dapat dibawa dalam kegiatan aksi damai di Bawaslu yakni pemilu bermartabat, berkepastian hukum, dan berintegritas.
Sementara itu, Sekda PPU Tohar menambahkan, keberadaan posko sebagai langkah antisipasi adanya pelanggaran pidana pemilu nanti.
“Ini sangat tergantung dari kita semua terutama peserta kontestan pemilu, apakah ada kesadaran kolektif dari mereka. Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh diri sendiri. Jangan harap orang lain mengikuti kalau kita tidak berbuat untuk diri sendiri,” katanya.
Peran pemerintah daerah linier dengan pemerintah pusat dalam politik dalam negeri, maka perlu pembinaan. Pemerintah sangat berharap agar kolaborasi ini mampu menciptakan Pemilu Bahagia dan pesta demokrasi yang adil.