Kemendagri Sosialisasi Proyek PTPN Grup di Kalimantan

Pemberian relaksasi ini harus ditetapkan melalui kewenangan diskresi kepala daerah. "Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal dalam bentuk keringanan atau penghapusan pajak," tambahnya.

Kebijakan fiskal nasional terkait pajak daerah dan retribusi daerah mencakup penyesuaian tarif pajak dan retribusi serta pengawasan terhadap Perda Pajak dan Retribusi yang dapat mendorong iklim investasi. Menurut Horas, prioritas nasional ini perlu didorong melalui regulasi seperti yang diatur dalam pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak retribusi yang telah ditetapkan, khususnya untuk PSN," ungkapnya. Sehingga, bupati atau wali kota sesuai kewenangannya, dapat menetapkan tarif pajak PSN menjadi nol persen.

Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan Muhammad Arifin Firdaus menambahkan, seluruh wilayah di Pulau Kalimantan memiliki potensi besar dalam perkebunan kelapa sawit. "Sosialisasi ini mendorong peremajaan sawit rakyat dengan luas sekitar 60 ribu hektare, yang sangat bermanfaat bagi industri perkebunan di Kaltim," imbuh Arifin.

Arifin juga menyebutkan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi peluang bagi perkebunan dalam PSN di Kaltim, serta mendukung tujuan hilirisasi. "Hilirisasi sawit dan gula dibutuhkan untuk energi terbarukan, seperti biodiesel dari sawit dan bioetanol dari gula, dalam mendukung green corporation atau Indonesia hijau," tuturnya.

Di sisi lain, Region Head PTPN IV Regional V Khayamuddin Panjaitan berharap agar sosialisasi ini dapat menunjang suksesnya hilirisasi di masa-masa mendatang.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menekankan pentingnya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan ruang relaksasi pajak dan retribusi bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan PSN. "Kami berharap pemerintah kabupaten/kota memahami kebijakan ini sebagai stimulan untuk percepatan pertumbuhan sektor perkebunan yang berdampak positif pada ekonomi nasional," kata Akmal Malik.

Akmal Malik menambahkan bahwa meskipun relaksasi pajak dan retribusi dapat mengurangi pendapatan daerah dalam jangka pendek, dampak positifnya akan signifikan bagi daerah-daerah di Kaltim dan Kalimantan. "Kaltim dengan PAD hampir Rp11 triliun, kontribusi perkebunan kita hanya Rp27 miliar," tambahnya.

Pemprov Kaltim mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan ruang relaksasi kepada PTPN agar dapat meningkatkan kinerjanya ke depan. "Relaksasi bukanlah kemunduran, tetapi menjadi katalisator pembangunan perekonomian daerah," pungkasnya.