Pelajar di Balikpapan Mendukung Penghapusan Ujian Nasional

19 Des 2019, 15:28 WIB

Ilustrasi sekolah (IDN Times/Maulana)

Balikpapan, IDN Times - Sejumlah guru dan siswa di Balikpapan menyatakan mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang akan menghapuskan pelaksana Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 mendatang. Nadiem akan mengganti UN menjadi Asesmen Kompetensi.

Rencana penggantian UN dilakukan karena lebih memberikan kemudahan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar, sehingga tidak hanya terfokus pada satu tujuan untuk mengejar nilai tinggi pada UN.

Nadiem mengusung konsep merdeka belajar yang mengedepankan suasana belajar yang bahagia. Tidak hanya bagi para murid, tetapi juga bagi guru dan orangtua.

1. UN tidak sesuai dengan yang diajarkan

ilustrasi Ujian Nasional SMP (IDN Times/ Mela Hapsari)

Penerapan metode ujian nasional sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah dinilai tidak relevan. Karena membuat siswa hanya fokus untuk mengejar hasil nilai dalam pelaksanaan ujian nasional.

Selain itu, materi ujian nasional yang diberlakukan secara nasional ternyata terkadang tidak sesuai dengan materi yang dipelajari siswa saat menyelesaikan jenjang pendidikan di sekolah.

Hal itu seperti disampaikan oleh Imelda, yang saat ini duduk di kelas 2 di SMAN 1 Balikpapan. Dirinya merupakan lulusan SMPN 2 Kota Balikpapan, yang pernah mengikuti UN SMP pada tahun 2017 lalu.

Menurut Imelda, berdasarkan pengalaman mengikuti ujian nasional, materi ujian yang diberikan banyak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Sehingga ia merasa apa yang dipelajari selama 3 tahun di sekolah menjadi sia-sia, karena materi ujian yang diberikan berbeda. Sehingga menurutnya, hasil ujian nasional tidak bisa diterapkan menjadi tolak ukur kelulusan siswa.

“Sebenarnya yang sulit itu waktu USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau Ujian Akhir Sekolah), kalau UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) tidak terlalu sulit tapi materi yang diujikan tidak sesuai dengan (yang diajarkan) di sekolah,” jelasnya.

2. Ikut UN, tapi masuk PTN wajib UMPTN

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Emir Fajar Saputra)

Seorang siswi lainnya, Nisa yang duduk di kelas 2 SMKN 3 Kota Balikpapan menyatakan mendukung rencana pemerintah untuk menghapus ujian nasional. Ia sendiri telah menjalani UN saat masih jadi siswi SMP. Saat akan menjalani UN waktu itu Nisa mengaku tidak sampai stres, ia belajar seperti biasa saja.

Menurutnya, hasil ujian nasional yang diperoleh hanya dipergunakan ketika lulus SMP untuk mendaftar di SMA/SMK. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hasil UN tidak terpakai karena tetap harus mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

“Saya setuju saja kalau dihapus, karena walaupun lulus UN tetap aja kalau mau kuliah harus ikut SBMPTN,” ungkapnya.

3. Guru masih menunggu kejelasan pengganti UN

Ilustrasi ujian sekolah (IDN Times/Aan Pranata)

Rencana Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk menghapuskan metode UN dan menggantikannya metode asesmen kompetensi masih menimbulkan pertanyaan dari para praktisi pendidikan.

Nooryanto, salah seorang guru di SMPN 2 Kota Balikpapan mengaku hingga saat ini masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait rencana penerapan metode asesmen dalam menentukan tingkat kelulusan siswa di sekolah.

“Kami guru ini, menunggu saja seperti apa pelaksanaanya nanti,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan UN yang dilaksanakan selama ini sebenarnya sudah baik untuk menjadi tolak ukur kelulusan siswa.

Tidak hanya itu, menurutnya penerapan UN seharusnya dapat menjadi indikator pemerataan pendidikan di tiap daerah, agar menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang tertinggal.

“Sebenarnya UN sudah bagus, cuma yang melaksanakan saja tidak bagus, karena banyak pelaku yang berkepentingan,” tutupnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb