Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Sampahnya Dibuang ke Mana?

04 Nov 2022, 16:00 WIB

Sebuah kendi yang berisi tanah dan air dari seluruh provinsi se-Indonesia usai seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.)

Balikpapan, IDN Times - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi isu hangat yang kini dibahas banyak orang. Termasuk di lokasi IKN sendiri, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kota Balikpapan menjadi salah satu penyangga IKN, bahkan pintu masuk bagi mereka yang bertujuan ke IKN. Sehingga penting memperhatikan segala infrastruktur pendukung IKN ini, termasuk persoalan sampah.

Tentunya warga Kaltim tidak menginginkan keberadaan IKN hanya memberi dampak pertambahan pendatang saja tanpa adanya pembangunan. Salah satunya adalah persoalan sampah yang tak bisa terlepas dari kehidupan. Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Balikpapan sebagai kota penyangga mau tak mau turut bersiap diri dan mengantisipasi produksi sampah ketika IKN nanti beroperasi. "Sampah IKN tak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat Balikpapan sebagai kota terdekat dari IKN berpotensi besar menampung produksi sampah dari sana," tutur Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan Sudirman Djayaleksana, di Balikpapan, Jumat (4/11/2022).

1. Pemkot Balikpapan harap ada bantuan pembiayaan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana. (IDN Times/Fatmawati)

TPA Manggar tentunya jadi salah satu sasaran tempat pengelolaan sampah dari IKN. Yang menjadi masalah adalah, kapasitas yang ada saat ini, masa tampung TPA Manggar hanya sampai 2026. Sehingga jika sampah IKN ingin ditampung ke TPA yang berlokasi di Balikpapan Timur ini, harusnya ada bantuan pembiayaan.

Bantuan ini dapat berupa bantuan dana untuk perluasan pembangunan TPA atau opsi lainnya. Dia berharap pemerintah pusat segera memikirkan solusi. Masalah ini pun sudah disampaikan langsung kepada Baleg DPR RI. Dirinya berharap menjadi perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan IKN.

Sudirman berpendapat, idealnya terdapat TPA khusus untuk menangani produksi sampah regional IKN. Sehingga tak memberi dampak produksi sampah ke kabupaten/kota sekitar.

"Jadi kita tidak terbebani. Cukup mengurus produksi sampah di kota sendiri," tuturnya.

2. TPA Manggar miliki akses termudah dari IKN

Presiden Jokowi meresmikan TPA Manggar pada Rabu (18/12) pagi (IDN Times/Yuda Almerio)

Sementara, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, pembangunan IKN akan terintegrasi dan pasti pemerintah mempersiapkan TPA. Namun mungkin pada awal pembangunan belum tersedia TPA, yang artinya sampah bisa saja ditanggung oleh kota penyangga.

Apalagi ada empat kota penyangga IKN di antaranya Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), Samarinda, dan Balikpapan. Dia menilai berdasarkan perhitungan, jika sampah IKN dikirim ke PPU akan lebih sulit karena infrastruktur jalan yang kurang bagus.

Menurut analisa lingkungan, kemungkinan sampah IKN akan ditampung di Balikpapan. "Karena TPA yang paling bagus di Kaltim ada di Balikpapan. Apalagi lebih cepat karena lewat jalan tol," sebutnya.

Namun masalahnya TPA Manggar hanya mampu menampung sementara sampai 2026. Sebagai ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin menyarankan agar DPR RI bisa memasukkan anggaran pengadaan TPA melalui prolegnas. "Jadi ada penambahan modal lewat APBN untuk pembangunan TPA yang baru di Balikpapan," ucapnya.

Mengacu undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang pengelolaan sampah sudah berusia 14 tahun. Dia mendorong perlu analisa atau evaluasi untuk revisi aturan tersebut. Menurutnya jika memang sampah IKN diarahkan ke Kota Beriman, maka pusat harus bantu Balikpapan.

"Baik membuat TPA baru atau memperluas TPA yang ada. Kami dari DPRD Kaltim akan dorong itu," sebutnya.

3. Otorita IKN sesuaikan konsep pengelolaan sampah dengan daerah penyangga

Prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia yang dilakukan Presiden dan rombongan di Titik Nol IKN, Senin (14/3/2022). (Dok. KLHK)

Deputi Lingkungan Hidup Otorita IKN, Myrna Safitri beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya melakukan identifikasi terhadap isu-isu lingkungan yang mendesak. Ini yang kemudian dikoordinasikan dan disinergikan karena kegiatan konstruksi sedang dilaksanakan di wilayah IKN. Salah satunya adalah masalah pengelolaan sampah.

"Pada dasarnya, IKN mempunyai konsep dalam hal pengelolaan sampah, hal itu kemudian yang dicocokkan dengan kota-kota (penyamgga) di sekitarnya," ujarnya.

Ia pun menyebutkan telah menemui kepala daerah, mulai dari Gubernur, Wali Kota Balikpapan kemudian juga nanti Bupati PPU. Di samping itu dalam pertemuan bersama Wali kota Balikpapan, dirinya sampaikan agar membuat platform kerjasama dalam lingkungan hidup dan sumber daya alam antara Otorita dengan Pemerintah kota Balikpapan.

Menurutnya dalam hal ini yang paling penting untuk didiskusikan adalah bagaimana sinergi antara pembangunan kabupaten/kota. "Karena ketika berbicara IKN, tidak hanya dari IKN oleh IKN, melainkan juga bisa untuk Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan," ujarnya.