Pemkab PPU Komitmen dalam Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak
Penajam, IDN Times - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar koordinasi dan sinkronisasi pencegahan guna menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA).
Acara yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU.
“Persoalan KTPA merupakan salah satu persoalan penting yang tidak dapat dipandang satu hal yang biasa-biasa saja, di mana pun itu termasuk di Kabupaten PPU,” kata Pelaksana Tugas Bupati PPU Hamdam saat membuka kegiatan yang dihadiri perwakilan guru, pelajar dan instansi terkait di PPU, Selasa (11/10/2022).
1. Akui kegiatan masih kurang di PPU
Hamdam berharap, stakeholder bekerja-sama memberikan dukungan terhadap persoalan KTPA di PPU. Tujuannya agar persoalan tersebut dapat ditangani dengan tepat.
“Saat ini memang kita akui kegiatan-kegiatan semacam ini masih kurang dilaksanakan khususnya di Kabupaten PPU. Oleh karenanya diharapkan melalui stakeholder terkait agar sering-sering untuk melaksanakan kegiatan semacam ini di kabupaten PPU,” paparnya.
Menurut Hamdam, seluruh pihak harus bergandengan tangan dalam mengatasi persoalan KTPA. Mulai dari pihak keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat,lembaga pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
2. Perlunya sinergitas kebijakan program dan kegiatan di semua lini
Seluruh stakeholder harus menerapkan sinergi program untuk menghapus faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hamdam juga berharap, kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat dengan sungguh-sungguh mengikutinya hingga akhir kegiatan. Apa yang disampaikan oleh narasumber juga diharapkan dapat dipahami dengan baik.
“Terima kasih kepada seluruh narasumber, fasilitator, peserta, panitia serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi di dalam menyukseskan acara kita hari ini,” paparnya.
3. Terkendala alokasi anggaran
Dalam kesempatan itu, Sekretaris DP3AP2KB Siti Aminah mengatakan, kegiatan ini untuk membantu kewenangan daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional. Yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO.
“Proses pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal dikarenakan masih banyak terkendala dalam pelayanan terutama alokasi anggaran,” ungkapnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting.
“Jadi dalam UU tersebut perlindungan perempuan dan anak merupakan sangat penting dan bagian dari integral target pembangunan nasional,” pungkasnya.
