Penajam, IDN Times - Seorang petani di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Yono mengatakan, dirinya dan petani lainnya mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi jenis urea akibat kebijakan pengurangan kuota pupuk dari pemerintah.
"Kami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi jenis urea, sementara saat ini kami sangat membutuhkan pupuk itu untuk tanaman pertanian kami, " keluh Yono kepada IDN Times, Senin (2/3) di Babulu.
Diakuinya, berkurangnya pupuk untuk tanaman pertanian tersebut sangat berdampak pada hasil panen petani.
Yono berharap, pemerintah memperhatikan keluhan petani di PPU tersebut dengan menambah kuota pupuk subsidi, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai kebutuhannya dan hasil panen tidak berkurang.
Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten PPU, Syamsuddin Alie, membenarkan keluhan petani tersebut dan pihaknya meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi jenis urea itu.
"Hasil panen petani tentu akan terdampak apabila jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat itu dikurangi ke daerah - daerah. Hal ini juga berpengaruh ke pendapatan masyarakat yang selama ini hanya berprofesi sebagai petani. Jadi kami sangat menyayangkan kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Dirinya juga menyayangkan, kebijakan pengurangan pupuk subsidi dilakukan pemerintah pusat pada musim penghujan, dimana pada musim inilah petani sangat membutuhkan pupuk yang memadai.
Syamsuddin Alie membeberkan, pada tahun sebelumnya kuota pupuk bersubsidi jenis urea mencapai 2 ribu ton. Tetapi kini penyaluran pupuk subsidi ke PPU hanya seribu ton saja atau dipangkas sebesar 50 persen oleh Kementerian Pertanian.
Untuk diketahui, lanjutnya, DPRD telah berupaya untuk mencari solusi terkait pengurangan kuota pupuk subsidi tersebut melalui rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian (Distan) PPU. Bahkan pihaknya juga sudah meminta agar Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) membantu daerah yang belum mendapatkan pupuk subsidi itu.
"Karena anggaran pupuk bersubsidi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka kami menyarankan ke DPR RI agar penyaluran pupuk bersubsidi dilaksakanan seperti sedia kala, sehingga hasil produksi pertanian di PPU tidak terdampak," pungkas Syamsuddin Alie.