Tak Ingin Ada Klaster Baru, IDI Balikpapan Minta Pilkada Ditunda

22 Sep 2020, 20:26 WIB

Press rilis laporan kasus COVID-19 di halaman depan kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa (22/9/2020) (IDN Times/Riani Rahayu)

Balikpapan, IDN Times - Terus bertambahnya kasus positif di Kota Balikpapan, membuat kota ini menjadi salah satu kota yang harus diwaspadai akan terjadinya klaster baru. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengingatkan, agar pelaksanaan pilkada di Kota Balikpapan dicermati lebih baik baik lagi, mengingat angka terkonfirmasi positifnya masih terbilang cukup tinggi.

Terkait wacana penundaan Pilkada serentak yang akan diadakan 9 Desember mendatang, Rizal mengatakan, dirinya tidak dapat memutuskan sendiri hal tersebut. Juga melihat pernyataan terakhir Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pilkada tetap dijalankan dengan berbagai pola.

"Saya kira opsi penundaan Pilkada juga harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. Karena tekad kita jangan sampai ada klaster Pilkada," ujar Rizal, saat ditemui di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Senin (21/9/2020).

Ia menegaskan, pernyataan tersebut tidak ada maksud kepentingan politik. Tetapi murni melihat kepentingan kesehatan masyarakat.

1. Perlu pengkajian ulang dalam menjalankan Pilkada serentak

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi (IDN Times/Riani Rahayu)

Rizal menyampaikan, bahwa besok dirinya akan mengikuti Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) bersama Mendagri di Jakarta. Di sana, dirinya akan membahas tentang saran tersebut.

Berbagai usulan telah ia terima dari berbagai kalangan pemasyarakatan, mengenai pertimbangan Pilkada ini. Mengingat status yang masih rawan, dan akan dicermati secara mendalam.

"Karena ini urusan peka, jangan sampai nanti ada yang berprasangka seolah-olah ada tendensi," ucapnya.

2. Bawaslu membentuk pokja protokol kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Andi Sri Juliarty (IDN Times/Riani Rahayu)

Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Andi Sri Juliarty, dalam melancarkan jalannya pilkada ini, Bawaslu telah membentuk kelompok kerja (Pokja) mengenai protokol kesehatan. Setelah sebelumnya pihaknya diundang sebagai narasumber untuk memberikan arahan terkait protokol kesehatan penangan COVID-19.

Ketika disinggung mengenai kondisi darurat nantinya, wanita yang akrab disapa Dio ini mengatakan, bahwa pilkada akan tetap berjalan. Tetapi dengan mencarikan solusi.

"Jadi tim gugus tugas dan tim di lapangan, kita berusaha keras supaya kasus turun dan pilkada tetap bisa berjalan," terang dia.

3. IDI Balikpapan menyatakan untuk menunda pilkada

Logo Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dok. Istimewa

Saat dimintai keterangan, Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Balikpapan dr Drajat Witjaksono menyampaikan sikap IDI Balikpapan mengenai Pilkada, agar dapat dilakukan penundaan selama 3-6 bulan. Karena diperkirakan vaksinasi COVID-19 sudah bisa dilaksankan awal tahun depan.

Selain itu, poin lainnya yang disampaikan bila Pemerintah dan KPU masih keukeuh melaksanakan pada bulan Desember ini, maka IDI Balikpapan minta agar PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 6 tahun 2020 harus diterapkan dengan ketat terutama pasal 11. Jika nantinya ada pelanggaran pada pelaksanaan PKPU No. 6, maka KPU/Bawaslu dengan dibantu TNI/Polri harus memberi sanksi yang berat.

"Sudah 116 dokter dan puluhan tenaga kesehatan yang gugur pada pandemi ini. Kami tidak rela bila ada teman sejawat yang menjadi korban lagi gara gara Klaster Pilkada," jelasnya.

Selain itu, dirnya bersama pihak IDI Balikpapan masih membicarakan terkait penundaan tersebut. Namun jika melihat dari keadaan sebelumnya, Drajat ragu protokol kesehatan akan berjalan sesuai yang telah dipersiapkan.

"Saya tidak yakin. Di sini peran KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri harus optimal," tuturnya.

Dirinya mengaku miris dengan kenaikan angka morbiditas COVID-19 di Balikpapan. KPU dan Bawaslu diminta sesekali melihat keadaan RSKD, RSPB dan beberapa RS lain di Balikpapan. Karena ICU atau Ruang Isolasi sudah penuh beberapa pekan terakhir.

"Ya pokoknya Prokes harus diterapkan dengan ketat, TNI dan Polri harus lebih represif atau galak. Jangan sampai terjadi klaster baru," ucapnya.