Tim Advokasi Kebebasan Digital Gugat Kominfo di PTUN Jakarta

Seperti diketahui, gugatan tersebut dilayangkan menyusul keputusan Kominfo memutus akses delapan platform digital yang belum melakukan registrasi pada 30 Juli 2022. Yakni PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA).

Pemutusan akses tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2020 /2020, yang diubah melalui Permen Kominfo 10/2021.

Pemutusan akses tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi para penggugat. Seperti tidak bisa mengakses delapan aplikasi tersebut serta kehilangan pendapatan dan pekerjaan.

Isdaru Pratanto dan Krishna Wisnuputra misalnya, kehilangan akses akun pada Steam yang digunakan untuk melayani transaksi jual beli gim dan perangkat lunak.

Isdaru dan Khrisna adalah dua dari 213 pengadu yang melapor ke Posko LBH Jakarta saat pemutusan akses terjadi. Dari pengaduan yang masuk, 47 orang di antaranya mengalami kerugiaan material sebesar Rp1,5 miliar karena tak bisa mengakses aplikasi keuangan Paypal.

Posko pengaduaan Sindikasi mencatat terdapat 44 anggotanya yang terdampak langsung dari pemblokiran 30 Juli 2022 dengan kerugian sekitar Rp136 juta. Sedangkan pengaduan yang diterima AJI Indonesia dan LBH Pers terdapat 8 jurnalis yang terdampak dengan kerugian Rp36 juta.

Nur Aini mengatakan, dampak yang ditimbulkan tidak selesai dengan pembukaan pemblokiran situs karena ancaman kebebasan pers dan ketidakpastian keamanan data. Serta pekerjaan bagi pekerja media dan industri kreatif terus ada selama aturan tidak dicabut.

Terlebih, tidak ada tanggung jawab pemerintah atas dampak pemblokiran yang telah dilakukan. Padahal kerugian pekerja jelas dari material maupun immaterial seperti tidak bisa mengakses pendapatan, kehilangan upah, hingga kehilangan klien atau pekerjaan.

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Ika Ningtyas mengatakan, pemutusan akses tersebut melanggar hak ekonomi, menghambat kerja-kerja jurnalis, dan menghalangi publik mendapatkan informasi.

Dampak tersebut terjadi karena selama ini regulasi tersebut dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Kominfo seharusnya belajar dan memperbaiki kebijakan internet, setelah PTUN menyatakan pemutusan internet di Papua pada 2019 melanggar undang-undang karena menghambat kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

“Alih-alih memperbaiki tata kelola internet, Kominfo justru menerbitkan Permenkominfo 5/2020. Pemutusan akses pada platform, sebagai salah satu implementasi Permen tersebut, sudah nyata bukan untuk melindungi, justru menghambat hak-hak asasi manusia yang paling fundamental,” katanya. 

Kuasa hukum para penggugat Charlie Albajili dari LBH Jakarta mengatakan, Kominfo melanggar UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemutusan akses sebenarnya terbatas hanya diperuntukkan terhadap

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang."

“Sehingga seharusnya tidak boleh ada pemutusan akses terhadap situs dan aplikasi hanya karena delapan platform tersebut belum melakukan registrasi.”

Selain itu, Mulya Sarmono dari LBH Pers menambahkan bahwa perbuatan Kominfo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diduga melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, serta bertentangan dengan mekanisme pembatasan hak asasi manusia.

Berikut ini lima tuntutan Tim Advokasi Kebebasan Digital:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Tindakan administrasi Kominfo (tergugat) berupa pemutusan akses terhadap 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 00.00 WIB merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.
3. Menghukum tergugat untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf.
4. Menghukum tergugat untuk melakukan serangkaian tindakan memperbaiki regulasi dan tata kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.