Vape Dinilai Berbahaya, Pemkot Pontianak Gandeng Polisi Perketat Pengawasan

Ia menegaskan, pengawasan akan diarahkan untuk mencegah penggunaan vape menjadi kebiasaan di kalangan generasi muda. Selain masyarakat umum, Pemkot Pontianak juga akan menerapkan larangan penggunaan rokok elektrik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.

ASN yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi secara bertahap sesuai prosedur kepegawaian. Sanksi dapat berupa teguran hingga peringatan tertulis.

"Kita larang," tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kalimantan Barat, HM Basri Har, menjelaskan bahwa penetapan vape sebagai barang haram memiliki konsekuensi hukum dalam perspektif agama. Masyarakat yang tetap menggunakannya setelah fatwa ditetapkan dinilai berdosa.

Meski demikian, Basri menegaskan MUI tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan dalam fatwa. Kewenangan membuat regulasi dan menegakkan hukum berada di tangan pemerintah.

"Kalau berdasarkan hukum agama, tentu berdosa. Namun, MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau penindakan terhadap pihak yang melanggar fatwa. Kewenangan untuk membuat aturan dan melakukan penegakan hukum ada pada pemerintah," ujar Basri.

Ia menerangkan, ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Fatwa tersebut merupakan hasil kajian para ulama dengan mempertimbangkan dalil agama dan aspirasi masyarakat. Salah satu pertimbangan utamanya adalah dampak negatif vape terhadap kesehatan.

Selain itu, rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media untuk mengonsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika hingga menimbulkan efek memabukkan.

"Secara umum, segala sesuatu yang merusak dan membahayakan manusia hukumnya haram," jelasnya.

Basri menambahkan, ketentuan dalam fatwa tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan vape, tetapi juga mencakup penyebaran dan penyalahgunaannya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai hukum rokok konvensional telah dilakukan MUI beberapa kali. Salah satunya melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia pada 2009.

Dalam pembahasan tersebut, merokok tidak ditetapkan haram secara mutlak dalam seluruh kondisi. Namun, terdapat keadaan tertentu yang membuat aktivitas merokok dihukumi haram, antara lain merokok di tempat umum karena asapnya dapat membahayakan orang lain, serta kebiasaan merokok yang dilakukan anak-anak dan ibu hamil.

Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, penggunaan rokok elektrik kini menjadi perhatian pemerintah daerah. MUI telah menetapkan ketentuan dari perspektif agama, sedangkan pengaturan lebih lanjut dan penegakan aturan di tengah masyarakat menjadi kewenangan pemerintah.