Pramuka Muda PPU Melawan Politisasi Kwarran di Sepaku

2. Manfaatkan kewenangan anggota DPRD PPU

Terkait pernyataan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka PPU, Andi Singkeru, yang menyebutkan bahwa ketua Kwarran dari anggota DPRD diperlukan untuk memberikan dukungan anggaran, sang anggota Pramuka menilai ini justru menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan organisasi. “Seharusnya Kwarran bergantung pada Kwarcab, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan menunjuk Abdul Gafur Mas’ud sebagai ketua Kwarcab PPU, meskipun dia terlibat dalam kasus korupsi, melanggar instruksi Kwartir Nasional yang melarang kepala daerah menjabat sebagai ketua Kwarcab. “Kwartir Nasional telah menerbitkan surat edaran yang jelas tentang larangan tersebut,” imbuhnya.

3. Terbukti langgar instruksi Kwartir Nasional

Keadaan ini memicu dualisme di Kwarcab Pramuka PPU antara Abdul Gafur Mas’ud dan Alimudin, yang pada 2021 menyebabkan desakan untuk mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). “Kami berupaya berkomunikasi dengan Kwartir Daerah Kaltim dan Kwartir Nasional, serta berharap Sepaku dapat memiliki Kwarcab sendiri di bawah Otorita IKN,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka PPU, Andi Singkeru, membantah tuduhan intervensi dalam Musran. “Kami hanya memberikan wawasan untuk keberlanjutan organisasi,” katanya. Andi menekankan pentingnya dukungan anggaran, serta menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran AD/ART dalam pencalonan anggota DPRD sebagai Ketua Kwarran. “Jabatan dan kewibawaan seseorang bisa menjadi pertimbangan untuk kemajuan organisasi,” tutupnya.

Baca Juga: Diduga Korupsi, Mantan Direktur Perumda Diserahkan ke Kejari PPU