TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Indonesia Negara Maju, Ini Pendapat Sri Mulyani hingga Budi Sadikin 

Manfaatkan bonus demografi menjadi high income country

Kompas100 CEO Forum Powered by PLN, Rabu (1/11/2023) di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur. (IDN Times/Fatmawati)

Balikpapan, IDN Times - Agar Indonesia menjadi negara maju, banyak aspek yang harus dipersiapkan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga jaring pengaman sosial. Pasalnya tidak mungkin suatu negara maju jika masyarakatnya terbelakang atau tertinggal.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Potret Indonesia maju diharapkan sudah terwujud nanti di Indonesia Emas atau 100 tahun Indonesia di 2045. Menurutnya ini yang jadi alasan pemerintah melakukan investasi di bidang SDM dengan penganggaran cukup besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pendidikan 20 persen, kesehatan 5,6 persen tahun depan, social safety net mendekati 18 persen. Ini adalah precondition. Dan negara maju juga membutuhkan institusi yang baik. Maka berbagai bidang ini penting," ungkap Sri Mulyani pada kegiatan Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (1/10/2023).

Baca Juga: Karantina dan Bea Cukai Balikpapan Rumuskan Prosedur Ekspor Pertanian

1. Mungkinkah Indonesia menjadi high income country?

Kompas100 CEO Forum Powered by PLN, Rabu (1/11/2023) di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur. (Istimewa)

Sri Mulyani menjelaskan, untuk jadi negara maju, maka negara tersebut harus termasuk high income country. Untuk itu maka ekonomi makro di negara tersebut harus stabil. Termasuk di sektor keuangan. "Makanya kami di Kementerian Keuangan bersama stakeholder menjaga itu. Meskipun tidak selalu mudah. Apalagi situasi hari ini. Dengan adanya suku bunga yang naik dari negara maju karena inflasi tinggi, geopolitik," bebernya.

Yang jadi tantangan adalah terjadinya capital outflow. Yakni modal disedot kembali oleh negara-negara maju. Pada situasi seperti ini pemerintah harus mampu mendesain stabilitas makro agar tidak jadi faktor penyebab krisis di sektor keuangan atau korporasi.

"Saya berharap para CEO di sini berhati-hati dalam melihat fenomena global ini. Karena situasi global perubahannya sangat cepat. Pada 12 bulan terakhir atau 14 bulan terakhir nilai tukar dolar indeksnya menguat sampai 106. Itu artinya mata uang lain menjadi cenderung melemah," tuturnya dalam kegiatan dialog antara CEO, pemerintah, akademisi, dan publik tersebut.

2. Strategi fiskal jangka panjang

Kompas100 CEO Forum Powered by PLN, Rabu (1/11/2023) di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur. (Istimewa)

Ia melanjutkan, negara yang ingin maju fiskalnya harus sehat. Sehingga membutuhkan strategi fiskal jangka panjang. Jika fiskal sakit menjadi sumber masalah baru seperti beberapa negara yang sudah mengalami. 

"APBN bisa support transisi energi. Tidak mungkin berbicara industri hijau jika energinya kotor. Energi harus dihijaukan," ungkapnya.

Sri Mulyani melanjutkan, ini telah dilakukan oleh negara maju seperti Amerika Serikat. Dengan begitu investasi di energi terbarukan tersebut akan memakan butuh investasi yang sangat besar. 

"Kami sudah diskusi dengan PLN apa saja yang dibutuhkan. Mulai dari konversi dari batu bara, meningkatkan energi terbarukan, dampaknya pada listrik yang harus dibayar oleh semuanya," jelasnya. 

Baca Juga: Kilang Pertamina Balikpapan Berkontribusi pada Perubahan Iklim

Berita Terkini Lainnya