Proses Administrasi Hambat Penyerahan Fasum Ratusan Rumah Murah
Kepala Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan I Ketut Astana (Dok.IDN Times/ Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pembangunan perumahan khususnya rumah murah di satu sisi memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, namun ternyata menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan fasilitas umum yang disediakan oleh pihak pengembang.
Kepala Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan I Ketut Astana mengatakan pihaknya kesulitan untuk mengambil alih pengelolaan fasilitas umum (fasum) yang ada di kawasan perumahan.
"Sampai sekarang, kami masih kesulitan untuk mengambil alih, karena penyerahannya terkendala proses administrasi," kata Ketut ketika diwawancarai wartawan, pada Senin (24/2).
1. Banyak kantor pengembang perumahan yang sudah tutup
unsplash/Breno AssisPenyerahan fasum sejumlah perumahan di Balikpapan sulit dilakukan karena terdapat beberapa pengembang perumahan yang menutup kantornya ketika proyek pengembangan perumahan selesai. Hal ini jadi hambatan untuk proses penyerahan administrasi pengelolaan fasum yang ada di kawasan perumahan tersebut.
Kondisi ini banyak terjadi pada kawasan perumahan untuk skala menengah ke bawah, karena untuk melakukan penyerahan terhadap fasum ada di kawasan perumahan harus disertai dengan kejelasan dokumen teknis dan dokumen hibah yang ditujukan kepada pemerintah kota.
"Ada banyak yang kantornya sudah tidak ada, jadi kami tidak bisa melakukan proses serah terima," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Cuci Uang Bank Bukopin Balikpapan Disebut Terstruktur-Sistematis
2. Pemeliharaan fasum perumahan murah terkendala
ilustrasi perumahan (Dok.Kementerian PUPR)Akibat masih banyaknya fasum yang belum diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kota, Ketut menjelaskan pihaknya baru melakukan proses ambil alih pengelolaan terhadap perumahan skala menengah ke atas yang masih ada kantor pengelola perumahan tersebut.
"Kita lakukan secara bertahap, yang sudah seperti (Perumahan) Balikpapan Baru dan (Perumahan) Wika, yang lain sulit karena tidak ada kantornya," jelasnya.
3. Pengembang perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemkot Balikpapan.
IDN Times/DaruwaskitaSesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013, tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan tercantum bahwa setiap pengembang perumahan wajib menyerahkan fasum yang sudah dibangun kepada Pemkot Balikpapan.
Berdasarkan Perda ini, seharusnya pengembang perumahan telah menyerahkan Fasum ke PemkotBalikpapan paling lambat 3 tahun. Namun sejak diberlakukan efektif pada tahun 2014, proses ini masih belum berjalan dengan baik.
Akibatnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dirugikan karena fasum yang ada tidak dapat dikelola dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Balikpapan karena statusnya masih milik pengembang. Hal ini dapat menyalahi proses penggunaan anggaran.
Berdasarkan catatan Disperkim Kota Balikpapan terdapat sekitar 160 pengembang perumahan yang beroperasi di Balikpapan, sebagian besar perumahan untuk skala menengah ke bawah.
Baca Juga: 22 Balon Pilwali Balikpapan 2020 Kembalikan Berkas ke Partai Golkar
