Balikpapan Uji Sistem Parkir QRIS, Pengawasan Retribusi Diperketat
Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan mulai menguji sistem pembayaran retribusi parkir nontunai di kawasan Balikpapan Permai. Uji coba ini menjadi langkah awal pembenahan layanan parkir tepi jalan umum sekaligus upaya menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham, mengatakan uji coba tahap awal difokuskan di Balikpapan Permai dengan memanfaatkan pembayaran digital berbasis QRIS.
“Pembayaran dilakukan menggunakan QRIS melalui mesin EDC yang telah disediakan,” ujarnya dilaporkan Antara di Balikpapan, Rabu (7/1/2026).
1. Pengoperasian mesin parkir nontunai
Menurut Idham, mesin EDC tersebut dioperasikan langsung oleh petugas parkir. Saat kendaraan hendak meninggalkan lokasi, petugas akan menerbitkan kode QRIS melalui perangkat EDC untuk dipindai oleh pengemudi sebagai bukti pembayaran retribusi parkir.
Ia menambahkan, uji coba ini menjadi sarana evaluasi, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun penerimaan masyarakat. Apabila dinilai efektif, sistem pembayaran nontunai akan diperluas ke sejumlah titik parkir lain yang selama ini rawan parkir liar dan pungutan tidak resmi.
“Kami berharap sistem ini dapat memperbaiki pengelolaan retribusi parkir sekaligus meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Idham.
2. Tata pelayanan kota yang transparan dan akuntable
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menilai elektronifikasi parkir tidak hanya mengubah metode pembayaran, tetapi juga mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
“Parkir kami pilih karena langsung bersentuhan dengan aktivitas harian masyarakat,” ujarnya.
Robi menambahkan, keberhasilan uji coba ini dapat menjadi tolok ukur untuk mendorong digitalisasi di sektor lain yang masih didominasi transaksi tunai. Ia mencontohkan kawasan Pantai Manggar sebagai lokasi potensial penerapan sistem nontunai secara menyeluruh, mulai dari parkir hingga transaksi pedagang dan tiket masuk.
3. Retribusi parkir di Balikpapan belum capai target
Berdasarkan data pemerintah, realisasi retribusi parkir Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir masih jauh dari target. Pada 2025, pendapatan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah kota hanya berkisar Rp300–400 juta dari target Rp2 miliar. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pencatatan dan pengawasan pada sistem pembayaran manual yang selama ini diterapkan.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap penerapan pembayaran nontunai dapat menutup celah kebocoran sekaligus meningkatkan akurasi pendataan di lapangan. Jika uji coba di Balikpapan Permai berjalan efektif, sistem serupa akan diterapkan di titik-titik parkir lain yang memiliki potensi pendapatan besar namun rawan pungutan tidak resmi.
