Rawan Sengketa, Aturan IMTN Akan Ditinjau Kembali

1. IMTN diduga banyak tumpang tindih

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan secara efektif Perda nomor 1 tahun 2014 tentang  izin membuka tanah negara (IMTN). Dengan diterbitkannya aturan ini maka surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan harus dimohonkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan akibat kepemilikan segel menjadi hal yang sering terjadi. IMTN menjadi salah satu syarat  untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat hak milik.

Namun dalam perjalannya, penerapan IMTN di Kota Balikpapan tidak berjalan mulus. Karena masih banyaknya laporan dari masyarakat yang disampaikan terkait masalah tumpang tindih pengurusan IMTN. Sehingga aturan tersebut akan ditinjau kembali sehingga tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Permasalahan sengketa lahan ini tidak hanya merugikan masyarakat umum, namun juga mengancam keberadaan sejumlah aset milik Pemerintah Daerah.

“Kita akan pelajari kelemahan aturan kita, karena ada juga beberapa aset milik pemerintah daerah seperti Pasar Klandasan dan Taman Bekapai yang sudah kalah di pengadilan dan pemerintah daerah terpaksa harus mengganti rugi. Dan baru-baru ini ada aset sekolah yakni SD Negeri 008 kelurahan damai, Balikpapan Kota yang juga digugat oleh warga lahannya,” terangnya.