Bersenjata dan Rusak Aset, 15 WN Cina Dilaporkan ke Polda Kalbar
Pontianak, IDN Times - PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) resmi membuat laporan ke Polda Kalimantan Barat terkait insiden dugaan penyerangan oleh 15 WN Cina kepada aparat di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalbar, pada Minggu (14/12/2025), sekitar pukul 15.40 WIB.
Kuasa Hulum PT SRM, Muchamad Fadzri menuturkan rasa prihatin terhadap peristiwa yang terjadi itu. Aksi tersebut juga disertai perusakan aset perusahaan, mulai dari mobil hingga fasilitas operasional.
“Yang dilakukan warga negara asing kepada aparat kita sangat kami sesalkan. Kami turut prihatin dan menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan-pimpinan TNI karena gara-gara ulah WNA, aparat negara menjadi korban,” kata Fadzri, Selasa (16/12/2025).
1. Kronologi kejadian
Fadzri menuturkan, insiden bermula saat pihak pengamanan internal perusahaan mencurigai adanya aktivitas penerbangan drone di sekitar area operasional tambang oleh WNA.
Demi menjaga keamanan, langkah persuasif dilakukan. Namun upaya itu justru malah berujung konflik. Diduga WN Cina tersebut melakukan penyerangan kepada TNI.
“Karena komunikasi yang tidak berjalan baik, mereka menggunakan bahasa Cina, kami bahasa Indonesia, terjadi perselisihan. Keamanan internal kami diserang,” papar Fadzri.
Menurutnya, kehadiran anggota TNI di lokasi bukan dalam kapasitas pengamanan perusahaan, melainkan sedang melaksanakan latihan dasar satuan sebagai bagian dari tugas negara.
“TNI ada di lokasi untuk latihan dasar satuan. Mereka menjalankan tugas negara, bukan sebagai security perusahaan,” jelasnya.
2. WN Cina bawa sajam hingga air soft gun
Fadzri mengatakan, para WNA tersebut diduga membawa senjata tajam, airsoft gun, hingga alat setrum. Mereka juga melakukan perusakan mobil perusahaan menggunakan besi, kayu, dan batu.
“Ini tindakan anarkis. Kami mendukung penuh penegakan hukum. Tidak boleh kita kalah di negeri sendiri oleh bangsa asing,” tegasnya.
Dia menuturkan persoalan serius terkait status dan keberadaan 15 WNA tersebut, para WNA itu merupakan peninggalan manajemen lama PT SRM, tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas.
“Direksi baru PT SRM tidak pernah merekrut mereka. Tidak ada laporan resmi dari manajemen lama terkait perekrutan dan penjaminan 15 WNA ini,” terangnya.
PT SRM sendiri telah resmi berganti kepengurusan sejak 4 Juli 2025, dengan Firman sebagai Direktur Utama dan H. Muwardi sebagai Direktur, menggantikan manajemen lama yang dipimpin Mr. Li.
Pergantian direksi dan komisaris itu, kata Fadzri, sah dan legal sesuai peraturan perundang-undangan, serta telah diberitahukan ke Kementerian SDM dan instansi terkait lainnya.
3. Layangkan surat ke Imigrasi
Sementara itu, manajemen baru PT SRM telah melayangkan surat ke Imigrasi pada 17 Oktober 2025 untuk membatalkan jaminan terhadap sejumlah WNA tersebut. Namun hingga kini, proses tersebut belum ditindaklanjuti.
“Kami sudah bersurat resmi ke Imigrasi untuk pembatalan jaminan. Tapi sampai sekarang belum ada proses. Saat ini para WNA sedang dalam pemeriksaan Imigrasi,” ungkapnya.
Sedangkan untuk motif penerbangan drone yang dioperasikan oleh WNA tersebut, PT SRM bilang sampai saat ini pihaknya belum mengetahui tujuan dan fungsinya.
“Motifnya masih kami dalami. Drone itu dioperasikan WNA. Untuk apa dan dalam rangka apa, belum jelas,” tukasnya.
