APPSI Diminta Jadi Corong Daerah, Rudy Mas’ud Singgung APBN 2027

13 Feb 2026, 15:18 WIB

WhatsApp Image 2025-07-09 at 17.02.32.jpeg

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud mendorong perubahan skema dana bagi hasil untuk daerah penghasil SDA. (IDN Times/Erik Alfian)

Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), membuka Rapat Pengurus APPSI 2026 di Denpasar, Jumat (13/2/2026).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa selaku Sekretaris Jenderal APPSI, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Rudy menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) APPSI yang digelar pada 23 Oktober 2025 di Jakarta, serta Pengukuhan Pengurus APPSI Periode 2025–2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 10 November 2025.

1. Memperjuangkan kepentingan daerah ke pusat

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terpilih sebagai Ketua APPSI. (Dok. Istimewa)

Ia menegaskan, APPSI merupakan wadah perjuangan bersama pemerintah daerah untuk menyatukan visi dan misi dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

“APPSI adalah wadah perjuangan bersama daerah. Perlu komitmen untuk menyatukan visi dan misi. Karena bersama saja belum tentu bisa, apalagi jika berjuang sendiri-sendiri,” ujarnya dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.

2. Kontribusi daerah dalam pembahasan APBN 2027

Ilustrasi anggaran (IDN Times/ Aditya Pratama)

Salah satu isu strategis yang disoroti dalam rapat tersebut adalah kontribusi daerah dalam pembahasan APBN 2027 yang mulai dirancang oleh pemerintah pusat. Rudy menilai APPSI harus mampu memberikan warna dan masukan dalam kebijakan anggaran nasional.

Menurutnya, dana bagi hasil dari pemerintah pusat merupakan hak masing-masing daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa daerah juga harus mampu memperkuat kemandirian fiskal dan tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi dari pusat.

3. Percepatan pembangunan daerah

ilustrasi membuat anggaran bulanan (freepik.com/jcomp)

Rudy menambahkan, APPSI perlu berperan sebagai corong dalam menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, sinergi antara APPSI dan pemerintah pusat juga penting untuk mendorong percepatan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.