Bappenas: Draft RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Selesai Desember Ini

12 Des 2019, 15:41 WIB

IDN Times/Maulana

Balikpapan, IDN Times - Pemerintah tengah menyelesaikan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang terkait ibu kota negara yang baru, untuk menindaklanjuti target rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) pada tahun 2020.

Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pihaknya saat ini tengah menyelesaikan naskah akademis dalam draft RUU pemindahan ibu kota negara.

"Kami targetkan draft RUU IKN sudah selesai pada bulan ini, sehingga bisa diajukan ke DPR pada Januari 2020," katanya ketika diwawancarai wartawan di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (12/12).

1. Pertengahan 2020, diharapkan RUU IKN telah selesai

Proyek nasional akan dilaksanakan di lokasi Ibu Kota Negara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Menurut Rudy, saat ini penyusunan naskah akademis dalam draft RUU IKN masih terus dalam proses pembahasan yang melibatkan sedikit sembilan Pokja di Bappenas.

Target penyelesaian penyusunan draft RUU IKN ini dilakukan untuk memenuhi rencana Pemerintah Pusat yang menargetkan akan pelaksanaan ground breaking pembangunan IKN pada tahun 2021 mendatang.

“Sembilan pokja yang dibentuk saat ini masih terus melakukan pembahasan untuk menyusun RUU IKN. Bukan hanya sekedar smart city, Presiden menginginkan agar IKN yang baru menjadi IKN the best on earth, kalau awal Januari ini sudah diserahkan ke DPR ditargetkan pertengahan 2020 sudah disahkan menjadi Undang-Undang,” ujarnya.

2. Masterplan IKN segera disusun

Dok. Kementerian PUPR

Rudy mengatakan pihaknya baru akan melakukan penyusunan masterplan rencana ibu kota negara yang baru setelah pembahasan RUU IKN yang menjadi dasar untuk desain pembangunan ibu kota negara selesai.

“Masterplan kami susun setelah ada UU IKN, kalau sekarang yang disayembarakan dalam program urban desain hanya sebatas desain gambaran, namun akan tetap disinergikan dalam pembuatan masterplan nantinya,” jelasnya.

Ia menjelaskan pihaknya akan melaksanakan lelang secara terbuka untuk menyusun masterplan ibu kota negara. Lelang ini akan terbuka tidak hanya kepada masyarakat Indonesia namun juga memberikan kesempatan kepada warga internasional.

3. Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah dilibatkan

Lokasi yang akan dikembangkan menjadi ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara (IDN Times/Mela Hapsari)

Untuk langkah awal dalam persiapan membangun IKN di Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Bappenas akan melibatkan semua pihak baik pemerintah daerah, swasta, dan kelompok masyarakat lokal.

Ia menjelaskan pihaknya akan membentuk Forum Komunikasi Bappeda dalam mensinergikan konsep pembangunan ibu kota negara, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada daerah di sekitarnya.

“Kita akan berkoordinasi dengan Bappeda, sehingga bersinergi dalam mendukung rencana pemindahan ibu kota negara,” jelasnya.