Beli Solar dengan Kartu Kendali, Ini Tanggapan Bupati PPU

Menurutnya, apa yang dilakukan Pertamina di PPU sangat membantu masyarakat untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran. 

“Sehingga tidak ada lagi BBM subsidi baik solar maupun Pertalite diperdagangkan secara bebas dijual ke perusahaan tambang batu bara atau perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebab pembeliannya dikendalikan dengan sistem kartu yang mirip dengan e-money,” tuturnya.

Hamdam mengatakan, pasokan BBM subsidi sebenarnya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi masih saja terjadi antrean panjang pembelian BBM subsidi di masing-masing SPBU PPU. 

Penggunaan kartu kendali guna menjamin masyarakat memperoleh pasokan BBM subsidi. 

“Oleh karena itu, sistem yang dibangun Pertamina berupa kartu kendali tersebut selain untuk menjamin bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Juga dilakukan guna mencegah SPBU bermain di mana sinyalir hal itu ada, sehingga membuat kondisi semakin kacau,” beber Hamdam.

Penggunaan kartu kendali ini, menurut Hamdam, nantinya akan diberlakukan dalam pembelian BBM subsidi. Sementara ini, pemanfaatannya masih untuk pembelian jenis solar subsidi saja. 

“Untuk mendapatkan kartu kendali tersebut, pemilik kendaraan bermesin diesel harus terdaftar di Dinas Perhubungan (Dishub) PPU. Pembelian juga akan dilakukan pembatasan per hari sesuai dengan kategori kendaraannya. Harapannya program ini segera terwujud setelah Dishub, Pertamina dan BRI menyusun tim kegiatannya,” ujar Hamdam.

Terpisah, Manager Area Pemasaran Kalimantan Pertamina Kalimantan Ayun Ritto membenarkan, pihaknya bakal menerapkan kartu fuel card berbasis Brizzi dalam pembelian BBM subsidi di PPU. Kartu kendali yang merupakan kerja sama dengan BRI.

Peluncuran pemanfaatan kartu kendali ini, menurutnya akan dilakukan Pemkab PPU. 

“Kartu tersebut guna mengurai antrean pembelian solar di setiap SPBU yang cukup panjang serta mengantisipasi penyelewengan BBM bersubsidi itu. Pasalnya, kita tidak bisa memantau pelaku yang membeli secara berpindah-pindah dari satu SPBU ke SPBU lain,” sebutnya. 

Namun, lanjutnya, dengan adanya fuel card ini, dipastikan tidak ada pengisian BBM subsidi khususnya solar yang berulang di hari sama. Harapannya, semua masyarakat berhak mendapat BBM sehingga bisa terbagi merata sesuai regulasi.

Pembelian BBM subsidi  dibatasi, hanya 40 liter per hari untuk setiap kendaraan roda empat, 80 liter per hari bagi kendaraan roda enam dan seterusnya. Sementara itu, kuota solar untuk di wilayah PPU telah ditetapkan sebanyak 8.715 Kilo Liter untuk tahun 2023 mendatang. Hal ini berdasarkan tingkat penjualan tiap SPBU yang ada di PPU.

Untuk diketahui, tambahnya, pembatasan pembelian solar atau BBM subsidi tersebut, masih ada pengecualian untuk kendaraan yang sifatnya prioritas. Seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil pengangkut sampah dan mobil pengantar jenazah.

“Karena solar ini BBM subsidi maka ada alokasi dan batasan masing-masing kabupaten/kota. Sehingga penyalurannya perlu diatur salah satunya menggunakan fuel card," tegasnya.