BULOG Perketat Distribusi Beras SPHP, Mitra Nakal Terancam Ditertibkan

30 Oct 2026, 21:51 WIBKota Balikpapan2 min read

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

BULOG Perketat Distribusi Beras SPHP, Mitra Nakal Terancam Ditertibkan

Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara), Musazdin Said memantau distribusi beras di lapangan, Jumat (30/10/2026). Foto istimewa

Intinya Sih

BULOG memperketat distribusi beras SPHP setelah dugaan penyalahgunaan oleh mitra di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, melalui penertiban, pengawasan internal, serta evaluasi menyeluruh.
BULOG membentuk Satgas Khusus Penertiban Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk memantau distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra, dan memastikan penyaluran sesuai aturan.
Jajaran BULOG Kaltim-Kaltara diminta mengawasi mitra, termasuk RPK, terkait ketentuan penyaluran dan harga jual; BULOG juga mendukung penegakan hukum atas dugaan pelanggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Balikpapan, IDN Times - Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Langkah tersebut dilakukan melalui penertiban, penguatan pengawasan internal, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP. Upaya ini bertujuan memastikan beras program pemerintah tersalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, BULOG juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Satgas tersebut bertugas memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan seluruh tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai aturan.

1. Menjaga integritas program SPHP

Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara), Musazdin Said memantau distribusi beras di lapangan, Jumat (30/10/2026). Foto istimewa

Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara), Musazdin Said, mengatakan pengawasan distribusi menjadi langkah penting untuk menjaga integritas program SPHP.

Menurutnya, BULOG juga memperkuat pengawasan melalui pemasangan informasi dan imbauan mengenai ketentuan penjualan beras SPHP kepada para mitra penyalur.

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah," tegas Musazdin dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).

2. Jajaran Bulog Kaltimra diminta ikut waspada

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meninjau gudang beras Bulog Kaltimra. (IDN Times/Hilmansyah)

Ia menambahkan, seluruh jajaran BULOG di wilayah Kaltim-Kaltara diminta meningkatkan pengawasan distribusi agar pelaksanaan program SPHP berjalan sesuai tujuan pemerintah.

Pengawasan juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

BULOG menekankan agar seluruh mitra mematuhi ketentuan penyaluran, harga jual, serta larangan penyalahgunaan beras yang merupakan bagian dari program pemerintah.

3. Pencegahan dalam penyimpangan rantai distribusi

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meninjau gudang beras Bulog Kaltimra. (IDN Times/Hilmansyah)

Melalui evaluasi secara berkala dan pengawasan berjenjang, BULOG berharap potensi penyimpangan dalam rantai distribusi dapat dicegah. Dengan demikian, penyaluran beras SPHP bisa berlangsung lebih transparan dan tepat sasaran.

BULOG menegaskan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Perusahaan juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu penanganan setiap dugaan pelanggaran secara objektif dan tuntas.