Bupati Kukar Klaim Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Kerja
Tenggarong, IDN Times - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah klaim efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tetap berjalan tanpa menghambat program kerja daerah. Pernyataannya kontradiksi dengan aksi mahasiswa di seluruh Indonesia yang mayoritas di antaranya menyoal tentang efisiensi anggaran pemerintah.
"Insya Allah, efisiensi ini akan berjalan dengan baik tanpa mengganggu kegiatan dan belanja daerah," ujar Edi dilaporkan Antara di Tenggarong, Selasa (18/2/2025).
1. Proses implementasi efisiensi anggaran sedang berlangsung
Ia menegaskan bahwa proses implementasi efisiensi anggaran sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada Maret 2025. Seluruh program dan belanja daerah dalam APBD 2025 akan disesuaikan dengan Inpres tersebut.
Menurut Edi, rasionalisasi anggaran ini mungkin memerlukan perubahan regulasi, tetapi pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan teknis pelaksanaannya berjalan optimal.
2. Anggaran ditekan, prioritas tetap terjaga
Dalam forum "Ngapeh Hambat" (Bincang Pagi) bersama Wakil Bupati, Sekretaris Kabupaten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Edi menjelaskan bahwa dana hasil efisiensi akan dialihkan untuk kebutuhan prioritas.
"Anggaran hasil efisiensi akan digunakan untuk menutupi defisit APBD 2024, membayar sisa utang kepada pihak ketiga, mendukung penganggaran haji, serta membiayai tunjangan pegawai PPPK yang baru diangkat," jelasnya.
3. Kukar klaim sektor-sektor yang dilakukan efisiensi
Adapun efisiensi dilakukan di berbagai sektor, di antaranya:
- Perjalanan dinas di semua OPD dipangkas 40-75 persen dari alokasi awal, dari Rp462,8 miliar menjadi Rp231,4 miliar.
- Belanja rapat dalam kota dikurangi 40 persen, sedangkan rapat luar kota dipangkas hingga 75 persen.
- Pengadaan alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, bahan cetak, narasumber, pelatihan, dan honor tim pelaksana kegiatan mengalami pemotongan 50-60 persen.
- Belanja non-prioritas, seperti pengadaan pakaian dinas, sewa dan pembelian kendaraan, hingga software, dipangkas hingga 100 persen.
- Secara keseluruhan, total penghematan anggaran dari berbagai pos belanja ini mencapai Rp1,07 triliun.
Meski terjadi pemangkasan besar, Edi menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat program kerja yang telah direncanakan. "Anggaran memang dikurangi, tapi program tetap berjalan sesuai target," tutupnya.
