Bus BTS Hadir di Pontianak Mei 2027, 19 Armada Siap Layani Dua Koridor

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, mengatakan pemerintah telah menetapkan tiga trayek angkutan umum. Namun, dua koridor akan lebih dahulu menjalani uji coba.

Koridor pertama melayani rute Rusunawa Harapan Jaya menuju RSUD dr. Soedarso dengan panjang lintasan sekitar 21,04 kilometer. Untuk rute ini disiapkan delapan unit bus, terdiri dari tujuh armada operasional dan satu bus cadangan.

Sementara itu, koridor kedua menggunakan pola melingkar (looping) dengan rute TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam. Lintasan ini memiliki panjang sekitar 34,52 kilometer dengan kebutuhan 11 unit bus, terdiri dari 10 armada operasional dan satu bus cadangan.

"Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu," ujar Suhartana, Jumat (30/10/2026).

Ia menjelaskan, BTS merupakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator angkutan umum dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan hingga kesetaraan bagi penumpang.

Untuk memastikan kualitas pelayanan, pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Setiap armada direncanakan dilengkapi kamera pengawas (CCTV), GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus.

Selain itu, PT Surveyor Indonesia akan membantu pengelolaan dan verifikasi kinerja operator agar pelayanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik rencana pengoperasian angkutan umum tersebut. Menurutnya, kehadiran transportasi publik menjadi salah satu upaya mengatasi pertumbuhan kendaraan pribadi dan kepadatan lalu lintas di Kota Pontianak.

Namun, ia menilai tantangan terbesar bukan sekadar menyediakan armada, melainkan membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia beralih menggunakan transportasi umum.

Karena itu, layanan yang disediakan harus menawarkan kemudahan akses, jadwal perjalanan teratur, serta kenyamanan bagi penumpang.

"Transportasi umum harus terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. Titik pemberhentian harus mudah dijangkau dan fasilitasnya mendukung kenyamanan penumpang. Ini yang perlu kita persiapkan bersama agar layanan bisa berjalan dengan baik," kata Edi.

Pemkot Pontianak juga akan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari halte, titik pemberhentian, rambu lalu lintas hingga fasilitas penunjang lainnya.

Edi mengakui, kondisi jalan di Pontianak yang relatif tidak terlalu lebar, ditambah kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi, menjadi tantangan dalam pengoperasian layanan tersebut.

Untuk itu, sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi pelayanan akan terus dilakukan setelah angkutan umum mulai beroperasi.

Dari sisi pembiayaan, program BTS direncanakan mendapat dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama. Setelah periode tersebut, pengelolaan layanan akan diserahterimakan kepada Pemkot Pontianak untuk dilanjutkan secara mandiri.

Dengan target operasional pada Mei 2027, layanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi yang terjangkau, nyaman, dan mudah diakses masyarakat Pontianak.