Dana CSR Rp200 Miliar Perusahaan Tambang Mengalir ke Luar Kaltim

13 Mei 2022, 11:00 WIB

Ilustrasi (Bayan.com)

Samarinda, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menyebutkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang batu bara sebesar Rp200 miliar malah mengalir ke luar Kaltim. Alokasi dana sosial tersebut disalurkan kepada tiga universitas yang tidak disebutkan namanya.

Informasi tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna ke 13 DPRD Kalitim pada Rabu 11 Mei 2022 lalu. Kondisi ini menjadi keprihatinan politisi PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis.

"Saya jadi geregetan dengarnya," kata Nanda sapaan karib Anggota Dewan Komisi IV DPRD Kaltim itu pada IDN Times, Kamis (12/5/2022)

1. Pendidikan di Kaltim masih butuh dukungan

Gabungan Mahasiswa di Kaltim saat melakukan aksi demonstrasi di depan DPRD Kaltim (Ilustrasi)

Dalam rapat paripurna tersebut, Hadi Mulyadi kecewa dengan informasi tersebut. Di mana perusahaan tambang malah lebih memedulikan universitas di Jawa dibandingkan para akademisi di Kaltim.

Permasalahan daerah yang diamini juga Ananda. Sebagai pimpinan Fraksi di partai berlogo banteng, Ananda menyatakan, hal tersebut tentunya melukai hati warga Kaltim. Mengingat para perusahaan tambang mengeksploitasi sumber daya alam Kaltim yang semestinya bisa untuk peningkatan kualitas infrastruktur masyarakat.

"Harusnya lebih banyak balik ke Kaltim ya. Lebih khusus ke pendidikan. Karena juga pendidikan itu modal dasar. Minta CSR untuk bikin sekolah-sekolah bagus, misal politeknik gitukan, karena begitu ada sekolah bagus, anak anak dari daerah lain pasti akan ke Kaltim, minimal dari Indonesia timur," bebernya.

2. Membangun Kaltim, membangun Indonesia.

Ilustrasi

Mewakili suara rakyat Kaltim, Ananda berharap agar pemerintah, baik tingkat pusat hingga daerah, bisa serius mengawal penyaluran CSR perusahaan tambang. Ia berharap agar persoalan tersebut tidak kembali terulang di masa depan. Sedangkan perusahaan bersangkutan semestinya dikenakan sanksi dari negara.

"Harapannya lebih banyak masuk ke Kaltim. Khususnya di pendidikan, karena pendidikan itu modal dasar pembangunan. Ya kalau negara ini mau kita bangun bersama, maka, di mulai dari kita harus membangun Kaltim," ujarnya.

3. Sikap Fraksi PDI Perjuangan

Ananda Emira Moeis, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim. (Nina/IDN Times)

Menindak lanjut penyampaikan Wagub Kaltim ini, Ananda menyatakan, Fraksi PDIP Kaltim akan mengambil sikap tegas. Meminta negara memberikan sanksi pada perusahaan bersangkutan, bahkan kalau perlu hingga pencabutan izin pertambangan di Kaltim.

"Jika sudah begitu, kita harus tindak tegas. Pemerintah daerah juga harus tegas. Jangan curhat saja lalu dibiarkan. Ayo kita perjuangan bersama. Kami siap," pungkasnya.