Datangi Bappenas, PPU Usulkan Sejumlah Program Pembangunan

Hamdam mengatakan, infrastruktur PPU masih tertinggal dibandingkan kota/kabupaten lain di Kaltim. Bahkan ke depannya, mereka pun kemungkinan juga ketinggalan dibandingkan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang memperoleh prioritas pusat.

Mulai infrastruktur jalan, air bersih, penerangan jalan,  serta sumber daya manusia (SDM). 

“Terdapat disparitas atau kesenjangan dalam pembangunan di daerah dengan rencana pemerintah pusat mempersiapkan pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU,” sebutnya. 

Persoalan ini menjadi ketimpangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum sepenuhnya memadai. Berbarengan perencanaan program pembangunan IKN yang dilakukan pemerintah pusat. 

“Persoalan regulasi kepemilikan tanah dalam kebijakan hak warga masyarakat di sekitar wilayah IKN akan dihadapi. Sarana penerangan jalan di wilayah berdekatan wilayah IKN dan berbagai persoalan lainnya," ucapnya

Hamdam mengharapkan, pertemuan PPU dengan Bappenas mampu mengurai persoalan belum teratasi di masyarakat. Agar tidak terjadi ketimpangan di antara masyarakat PPU dengan IKN Nusantara. 

"Hadirnya IKN ini bukan sekadar menjadi mercusuar peradaban baru negara, akan tetapi lebih menjadi satelit yang dapat menghubungkan, menghidupkan dan membawa kemajuan di seluruh wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya," ujarnya.

Agar program pembangunan pusat juga melibatkan Pemkab PPU. Terutama dalam penyusunan program pembangunan IKN yang selaras dengan agenda PPU ke depan. 

“Hal itu, agar pemerintah daerah bersama masyarakat tidak merasa terabaikan atau ditinggalkan,” tukasnya.

Senada dengannya, Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang menambahkan, persoalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah saat ini. 

"Jangan sampai disparitas itu nanti terjadi, ketika anggaran puluhan triliun rupiah sudah sampai ke IKN Sepaku, namun  ternyata di Kabupaten PPU pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya tidak terpenuhi," tuturnya.

Ia menggambarkan, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat PPU yang baru terpenuhi 30 persen dari total masyarakat. Jumlah itu tentulah sangat jauh dari rata-rata nasional. Termasuk pula aksesibilitas jalan dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian.

“Harapan kami persoalan-persoalan ini bisa tersampaikan secara detail kepada pemerintah pusat bersama jajaran kementerian terkait. Bahwa keinginan kita bisa terwujud guna penyelarasan pembangunan daerah Kabupaten PPU dan IKN,” tutupnya 

Menanggapi usulan tersebut, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana  Kementerian PPN/Bappenas Josaphat Rizal Primana menyatakan, usulan pemerintah PPU akan menjadi catatan Bappenas. Agar bisa pula disampaikan bersama jajaran kementerian lainnya.

Terkait usulan anggaran, ia menerangkan, bukan menjadi wewenang Bappenas. Tetapi pihaknya bisa memberikan alokasi khusus DAK yang saat ini sepenuhnya menjadi wewenang Bappenas.

Usulan-usulan itu, dapat dicatat oleh jajaran tim regional serta menjadi perhatian khusus bagi Bappenas terkait pembangunan di Kabupaten PPU.

“Akan jadi catatan khusus oleh tim regional di Bappenas sehingga dapat dimasukkan dalam program yang akan dilaksanakan oleh Bappenas serta tematiknya meliputi daerah kumuh, pariwisata, akses jalan-jalan serta lain-lainnya," urainya.

Josaphat menegaskan, seluruh usulan Pemkab PPU akan disampaikan langsung kepada Menteri PPN/Bappenas. Bahkan bisa pula memberikan masukan kepada kementerian lain kaitan pembangunan IKN Nusantara. 

Khusus persoalan infrastruktur jalan dan kebutuhan dasar ini dalam program pengembangan tata ruang dapat dimasukkan dalam rumusan Bappenas. 

“Kami bakal mengundang Pemkab PPU secara langsung, ketika nanti dirumuskan langkah-langkahnya, sehingga dapat menyusun bersama agar program pembangunan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program IKN,” pungkasnya.