Akhir Masa Jabatan, Bupati PPU Melantik Puluhan Pejabat

Hamdam mengatakan, pelantikan ini untuk mengisi sejumlah kekosongan posisi yang ada serta dalam rangka memaksimalkan organisasi kepegawaian di Pemkab PPU. Selain itu dilaksanakan melalui tahapan sesuai aturan yang ada yakni open bidding yang baru-baru lalu dilaksanakan. 

“Dalam prosesnya pun telah dilakukan oleh tim independen atau panitia yang bekerja secara objektif.  Oleh karena itu jika nanti dalam perjalanannya ada yang tidak maksimal maka itu barangkali sudah menjadi attitude pribadi masing-masing,” katanya. 

Selain itu dari pelantikan ini ia berharap organisasi kepegawaian dapat lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat PPU tentunya. 

“Saya juga berharap untuk menjadikan pengucapan sumpah jabatan yang diucapkan menjadi sumpah dan peneguhan integritas bagi semuanya,” pintanya.

Ia menerangkan, dalam sumpah yang dibacakan para pejabat menyatakan kesediaan untuk menjadi pejabat yang bersih, bebas dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan. Tentu di dalamnya terkandung maksud kerelaan untuk di evaluasi atas kinerja dan prestasi yang dilakukan, dari sejak pengucapan sumpah dan pelantikan saat ini.

Termasuk korupsi dan dinyatakan bersalah oleh hukum, siap untuk menerima sanksi sesuai hukum berlaku dan siap untuk diberhentikan setiap saat. Selain itu, pengembangan karier pegawai ini telah dilakukan. 

"Tidak dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum," ucap Hamdam.

Untuk itu ia meminta, jadikan momen pelantikan tersebut sebagai media berintrospeksi atas apa yang telah dicapai dan kontribusikan bagi masyarakat PPU.

Sudah sebanding atau belum terhadap apa yang dikontribusikan kepada masyarakat dengan apa yang telah masyarakat PPU berikan untuk yang bersangkutan. 

"Oleh sebab itu, mulailah kembali meniatkan diri untuk lebih bekerja keras dan berkarya dengan penuh inovasi untuk berbuat yang terbaik," ujarnya.

Demi mewujudkan harapan masyarakat PPU yaitu birokrasi yang bersih, birokrasi yang memasyarakat dan birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU Tohar kepada IDN Times, menerangkan, pelantikan pejabat ini tidak memerlukan izin dari Kemendagri.

Meskipun mendekati akhir masa jabatan Bupati PPU, Hamdam yang bakal berakhir pada September depan, karena pelantikan dilakukan berdasarkan hasil seleksi terbuka (selter) atau open bidding.

“Beberapa waktu lalu Plt Kepala BPSDM sudah melakukan komunikasi dengan Kemendagri terkait itu, hasilnya pelantikan hasil Selter tidak memerlukan izin,” pungkasnya.