Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp255 miliar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) pada 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk membiayai warga yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama warga yang masuk kategori miskin.
Jaya menerangkan, setidaknya ada 187.000 warga Kaltim belum memiliki kartu jaminan kesehatan BPJS.
"Alokasi anggaran PKG ini utamanya digunakan untuk mendaftarkan dan membayar premi bagi warga tersebut," ujar dia.
Jaya meneruskan, anggaran tersebut juga untuk membiayai pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi warga yang tidak memiliki jaminan. Dirinya memberi contoh, manakala ada warga Kaltim yang tiba-tiba sakit dan harus dirawat di rumah sakit, namun tidak memiliki jaminan kesehatan, maka mereka tetap akan dilayani secara gratis.
Untuk itu dia mengimbau agar seluruh masyarakat Kaltim untuk memiliki KTP Kaltim.
"Ketika program ini diluncurkan pada Maret 2025, otomatis masyarakt tinggal menunjukkan KTP maka akan langsung dilayani," jelas dia.
Di sisi lain, Jaya menyebut program PKG sudah terintegrasi dengan BPJS, sehingga warga yang memiliki KTP Kaltim dapat langsung mengakses layanan kesehatan gratis.
Disinggung soal program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga berulang tahun. Jaya memastikan program nasional ini sudah berjalan, namun partisipasi masyarakat masih minim. "Memang tergantung dari partisipasi masyarakat itu sendiri ya," katanya.
Jaya juga optimistis, Program PKG dan CKG dapat memperluas akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Kaltim.
Program PKG merupakan salah satu upaya pemerintah Kaltim untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dengan anggaran yang besar, diharapkan seluruh masyarakat Kaltim dapat terlayani kesehatannya dengan baik, tanpa terkecuali.