DPRD Kaltim Pertanyakan Aktivitas Bongkar Muat di Perairan Muara Berau

Informasi dihimpun IDN Times, PTB sudah lama mengantongi izin bongkar muat di Muara Berau. Itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 327/2010 dan perusahaan ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelabuhan atau BUP.

Lokasinya di Muara Berau dan Muara Jawa. Rupanya, lampu hijau yang diberikan satu dekade lalu hanya sebagai pemandu dan penundaan kapal.

Tidak untuk aktivitas  bongkar muat kapal.

Adanya perubahan regulasi oleh pemerintah dalam PP 61/2009 Tentang Kepelabuhan menjadi PP 64/2015 menjadi penyebab. PTB harus menyesuaikan dengan aturan.

Dan untuk menjalankan fungsi itu, PTB  harus  mengantongi izin konsesi dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Samboja untuk Muara Jawa.

“Lahirnya konsesi pada 4 Desember 2020, mereka sudah punya izin untuk STS di Muara Berau. Artinya semua kegiatan di Muara Berau berada di bawah PTB," tutur Hasanuddin.

Politisi Partai Golkar ini berharap kegiatan STS atau alih muat barang mampu memberikan keuntungan bagi daerah. Salah satunya lewat aturan penarikan tarif.

Mulai dari aktivitas pemandu, penundaan kapal hingga bongkar muat. 

“Kalau tidak, kita tidak dapat apa-apa dari kegiatan di Muara Berau itu,” tutur Hasanuddin.

Meskipun begitu, Hasanuddin mensyukuri penunjukan PTB sebagai operator di perairan Muara Berau. Perairan ini sempat tidak ada pengelola sama sekali.

Sebab itu, PTB sebagai BUP diharapkan mampu memaksimalkan potensi bisnis perairan laut Kukar. Imbasnya adalah diterimanya PAD bagi warga Kaltim.

“Untuk pengadaan PAD nanti, kami akan rumuskan regulasinya,” pungkasnya.