Dr. Fahmi Fadli adalah seorang politikus asal Kalimantan Timur yang terpilih sebagai Bupati Paser pada periode 2021-2024. Dia lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, 3 Maret 1976. Kini Fahmi berumur 45 tahun.
Fahmi Fadli berpasangan dengan Sinta Rosma Yenti, dan telah dikaruniai 2. Kedua anaknya bernama Muhammad Hafizin Azka dan Muhammad Syakir Feliansyah.
Fahmi pernah menempuh pendidikan di SDN 031 Tanah Grogot, Paser (1982-1988), SMP Negeri 1 Tanah Grogot, Paser (1988-1991). Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Banjarmasin (1991-1993).
Dia kuliah mengambil jenjang S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1997-2000). Pendidikan terakhir Fahmi Fadli adalah S1 Kedokteran.
Sebelum resmi menjabat sebagai Bupati Paser, Fahmi pernah bekerja sebagai Dokter di RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot, Pendiri & Direktur Klinik Azka Medika Tanah Grogot (2004-2009).
Fahmi juga pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Paser (2009-2014). Dia menjadi Ketua Fraksi PKB dan Anggota DPRD Kab. Paser (2019-2020) dan Bupati Paser Terpilih (2021-sekarang).
Fahmi Fadli aktif dalam berorganisasi. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPC [PDP Kabupaten Paser (2008-2013), Ketua DPC PKPI Kabupaten Paser (2013-2015), Ketua UDD PMI Kabupaten Paser (2018-2019), dan Ketua DPC PKB Kabupaten Paser (2016-sekarang)
Motivasi Pencalonan Fahmi sebelum terpilih menjadi bupati adalah untuk memberikan kontribusi terbesar dan berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Paser. Terutama menyumbangkan tenaga dan pikiran guna melakukan percepatan dengan cara meningkatkan dan memacu potensi-potensi yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Paser.
Target atau sasaran pencalonan yaitu isu-isu strategis yang ada saat ini dan perlu dituntaskan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Antara lain, pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, program rumah layak huni, pembangunan dan peningkatan sarana air bersih. Kemudian pengurangan pengangguran usia produktif, pertumbuhan ekonomi daerah, solusi penanganan lingkungan hidup, pengembangan budaya dan kearifan lokal serta tata kelola pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.