Identitas Peserta Sayembara Desain IKN Dirahasiakan demi Objektivitas

Kata dia, dalam seleksinya nanti para pemberi nilai akan menimbang berdasarkan aspek perencanaan dan rancangan. Yang tentunya hal tersebut sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan proses penilaian juga.

Meski penilaian yang diberikan sesuai standar yang telah ditentukan, tetapi guru besar Unmul itu juga menginginkan unsur kearifan lokal dari Kaltim masuk dalam butir penilaian.

"Tapi tetap itu pemerintah punya wewenang, ini hanya bentuk aspirasi masyarakat saja," katanya.

Terlepas dari status sebagai juri, Masjaya begitu sepakat dengan ide memasukkan unsur kearifan lokal dalam aspek penilaian. Ingat dari sisi sejarah, Kerajaan Hindu tertua di Indonesia berasal dari Kutai di pedalaman hulu Sungai Mahakam tepatnya di Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

"Saya harap itu bisa dipertegas oleh kementerian (terkait) untuk dijadikan penilaian," tambahnya.

Menurut Masjaya, demi menjaga kemurnian nilai ada baiknya tak perlu mengungkap identitas dan perusahaan yang turut serta dalam kompetisi tersebut. Dengan kata lain menjaga agar penilaian objektif.

"Sebagai juri hal tersebut tidak boleh luput," tegasnya.

Tak hanya itu, tambahnya lagi, salah satu kriteria penilaian ialah bisa merancang kawasan IKN seluas 180 ribu hektare dengan baik, tanpa melupakan kawasan penyangga di sekitar ibu kota negara. Misalnya, Samarinda dan Balikpapan. Tak hanya itu urusan lingkungan juga harus diperhatikan.

"Standarnya itu 50 persen (berbasis lingkungan). Kalau boleh mencapai 70 persen," tuturnya.

Sebagai informasi, 13 orang dipercaya menjadi juri Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara, termasuk Rektor Universitas Mulawarman Prof. Masjaya, serta praktisi Arsitek dan Urban Desain Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jawa Barat.

Sementara kepala dewan juri adalah Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi kemudian wakilnya ialah praktisi Urban Desain Andy Siswanto.

Secara resmi, sayembara itu buka pada 2 Oktober lalu di Balikpapan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kompetisi itu terbuka bagi seluruh  warga Indonesia dengan total hadiah mencapai Rp5 miliar dan khusus juara pertama bisa dapatkan Rp2 miliar.

Tahapannya pun cukup panjang, setelah pendaftaran ditutup, kemudian peserta memasukkan karya itu pada 18-29 November. Lalu pada 2-6 Desember melakukan evaluasi persyaratan administrasi.

Selanjutnya, pada 9-11 Desember penjurian tahap satu kemudian berlanjut dengan penjurian tahap dua pada 11-13 Desember. Selanjutnya, 16-20 Desember proses penetapan pemenang. Pada 23 Desember penetapan pemenang kemudian yang terakhir 27 Desember ialah pemberian hadiah.

Pada Senin (21/10) lalu sebanyak 80 peserta lomba telah berkunjung ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melihat langsung lokasi calon ibu kota negara yang baru.

"Lima karya desain dulu, setelahnya akan dipilih (seleksi) kembali menjadi tiga terbaik," pungkas Masjaya.