Ini Penyebab Ratusan Siswa di SMAN 1 Mempawah Gagal Ikut SNBP
Pontianak, IDN Times - Ratusan siswa SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat, menggelar aksi demonstrasi setelah pihak sekolah lalai dalam mengisi data Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Akibatnya, mereka nyaris tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, mengungkapkan bahwa tenggat waktu pengisian PDSS berlangsung dari 6 hingga 31 Januari 2025. Namun, kelalaian dalam proses ini berdampak pada 113 siswa yang gagal terdaftar dalam SNBP.
“Kami sudah memanggil Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, dan tim operator sekolah untuk meminta klarifikasi atas kejadian ini,” ujar Rita, Rabu (5/2/2025).
1. Ada 7 siswa yang belum selesai diinput datanya
Menurut keterangan pihak sekolah, mereka sebenarnya telah menginput sebagian besar data siswa. Namun, terdapat tujuh siswa yang datanya belum dimasukkan, sehingga menyebabkan seluruh siswa lainnya di SMAN 1 Mempawah ikut terdampak.
“Karena ada tujuh data siswa yang belum diinput, maka 113 siswa tidak bisa di-approve dalam sistem SNBP. Seluruh data harus lengkap agar proses bisa dilanjutkan,” jelasnya.
2. Murni kelalaian pihak sekolah
Rita menegaskan bahwa kejadian ini merupakan kelalaian pihak sekolah. Ia menekankan bahwa tanggung jawab pengisian data sepenuhnya berada di tangan sekolah, termasuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, dan tim operator.
“Dinas Pendidikan tidak memiliki akses ke sistem ini. Proses penginputan langsung dilakukan oleh satuan pendidikan dengan Kementerian. Jadi, ini murni kelalaian dari pihak sekolah,” tegasnya.
3. Bakal ke Jakarta, minta perpanjangan waktu
Untuk mengatasi masalah ini, Rita bersama Kepala Bidang SMA dan perwakilan SMAN 1 Mempawah akan berangkat ke Jakarta untuk meminta perpanjangan waktu kepada Kementerian Pendidikan.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar siswa yang terdampak tetap memiliki kesempatan mengikuti SNBP. Kami berharap Kementerian bisa mengakomodasi permohonan ini,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Rita mengimbau seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk lebih teliti dan serius dalam menangani administrasi yang berkaitan dengan masa depan siswa. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang.
