Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengerahkan sekitar 12.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh kabupaten dan kota. Penanganan dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari TNI, Polri, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui asistensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk mempercepat penanganan karhutla. Seluruh unsur terkait, termasuk petugas pemadam kebakaran, dikerahkan untuk melakukan pemadaman di wilayah terdampak.
“Artinya, Pemprov Kaltim tidak diam dalam penanganan karhutla. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dan dukungan seluruh pihak,” ujar Rudy dikutip dari akun IG Pemprov Kaltim, baru-baru ini.
Ia menyebutkan, pengawasan dan penanganan diprioritaskan di empat daerah yang kerap mengalami kebakaran dengan luasan lahan terdampak cukup besar. Keempatnya yakni Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.
Menurut Rudy, wilayah tersebut membutuhkan dukungan lebih intensif, terutama dari sisi personel, sarana dan prasarana (sarpras), serta ketersediaan air untuk pemadaman. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi tingginya frekuensi kebakaran dan luasnya area terdampak.
Selain pemadaman, Pemprov Kaltim juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta penegakan hukum untuk mencegah kebakaran berulang.
“Karena itu, pendekatan kemasyarakatan dan penegakan hukum tetap dilaksanakan. Mengingat mayoritas kejadian terkonsentrasi pada kebakaran lahan, pendekatan persuasif kepada masyarakat diperlukan untuk mencegah pembakaran oleh oknum masyarakat,” jelasnya.
Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan atau land clearing, baik yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan, juga akan diperketat. Rudy menegaskan, metode pembukaan lahan tanpa bakar harus menjadi pilihan utama. Sementara itu, pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengungkapkan, jumlah kejadian titik api dan luas lahan terbakar meningkat signifikan pada semester kedua 2026, terutama sepanjang Agustus dan September.
Berdasarkan data BPBD Kaltim, pada Agustus 2026 tercatat 733 kejadian titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 3.590,64 hektare. Angka tersebut meningkat pada September 2026 menjadi 988 kejadian dengan total luas lahan terbakar 3.871,15 hektare.
Memasuki Oktober 2026, jumlah kejadian dan luas lahan terbakar diperkirakan mulai menurun dibandingkan dua bulan sebelumnya. Penurunan ini seiring masuknya masa peralihan menuju musim hujan.
Meski demikian, curah hujan yang masih rendah dan belum merata menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemadaman dan pencegahan karhutla di Kaltim.