Komisi III DPRD Kritik Pedas Soal Minimnya RTH di Samarinda

Meski demikian, menurut politisi PDI-Perjuangan ini, tugas pemenuhan kuota 30 persen RTH tersebut tak hanya jadi tugas dari pemerintah lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda. Warga juga punya peran dalam mewujudkannya. Itu sebab pihaknya pun selalu menggaungkan hal tersebut.

“Tak hanya itu, kami juga selalu mengingatkan kepada para pengembang perumahan agar mengingat soal ruang terbuka hijau,” ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar juga berpendapat senada. Seharusnya, perda yang mengatur soal RTH tersebut ditaati oleh pemerintah. Dengan kata lain komitmen harus dijalankan. Namun demikian, dia juga menilai jika pemerintah memang tak bisa berbuat banyak sebab lahan di tengah kota juga minim. Lebih banyak dimiliki masyarakat. Di sinilah peran pemerintah mengingatkan warganya soal ruang terbuka hijau.

“Paling mudah itu soal menanam pohon di depan rumah,” sebutnya.

Meski demikian, dia juga mengkritik kinerja pemerintah yang membiarkan kawasan sempadan Sungai Mahakam didirikan bangunan. Alasannya sudah jelas, itu jalur hijau. Sepanjang lintasan tersebut tak boleh ada bangunan. Berdirinya hotel dan pusat pembelanjaan sebenarnya sudah melanggar aturan. Selain itu pembangunan perpustakaan juga mendapat sorotan.

“Sekarang semuanya serba digitalisasi, termasuk urusan literasi. Semuanya juga bisa baca lewat gawai, makanya urgensi pembangunan perpustakaan sebenarnya tak terlalu diutamakan,” pungkasnya.