Lubang Tambang Kembali Telan Korban, Jatam Catat 57 Nyawa Melayang

Mustari menyebut, keberadaan lubang tambang di sekitar permukiman warga Kelurahan Bukit Merdeka sebenarnya telah lama dikeluhkan masyarakat. Warga bahkan berulang kali menyampaikan keberatan atas aktivitas dan keberadaan lubang bekas tambang tersebut.

Persoalan itu juga pernah menjadi perhatian Komisi I dan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Kaltim. Keduanya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan sejak 2022.

Namun, menurut Jatam, komitmen perusahaan untuk menutup lubang tambang dan memasang pagar pengaman di area berbahaya tidak kunjung direalisasikan.

Bahkan, warga setempat sempat memblokade jalan hauling pada pertengahan 2023 sebagai bentuk protes terhadap janji reklamasi perusahaan yang belum dipenuhi.

Atas kejadian tersebut, Jatam Kaltim mendesak aparat penegak hukum mengusut kematian Adiba secara menyeluruh. Organisasi itu meminta kasus tersebut tidak hanya dipandang sebagai musibah atau kecelakaan biasa.

Mustari menilai, terdapat dugaan kelalaian yang perlu ditelusuri, terutama terkait tanggung jawab perusahaan dalam mengamankan area bekas tambang yang berpotensi membahayakan masyarakat.

“Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini sebagai dugaan kelalaian pidana korporasi,” tegasnya.

Menurut dia, penyelidikan dapat mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengenai unsur kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Jatam juga meminta kepolisian menelusuri pertanggungjawaban pidana, baik terhadap individu yang memiliki kewenangan maupun korporasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Selain penegakan hukum, Mustari mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menutup lubang-lubang bekas tambang yang masih mengancam keselamatan masyarakat.

“Pemerintah harus segera hadir menutup seluruh lubang galian tambang yang mengancam keselamatan warga,” pungkasnya.