Pemerintah Penajam Diharapkan Lindungi Lahan Pertanian Meski Jadi IKN

18 Jun 2022, 16:10 WIB

Ilustrasi sawah. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur diminta melindungi lahan tanaman padi dengan memperketat rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini seiring dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia di sebagian wilayah itu.

"Dalam pemindahan Ibu Kota Negara, RTRW lahan persawahan harus dapat perhatian khusus, agar tidak beralih fungsi," ujar tokoh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Anwar Sanusi seperti dilansir pada Antara pada Sabtu (18/6/2022).

1. Perketat RTRW

Ilustrasi lahan sawah (IDN Times/ Ervan)

Pemerintah kabupaten, katanya, perlu segera mengatur dan memperketat RTRW secara konsisten untuk menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lumbung padi di Kalimantan Timur. Lokasi ibu kota baru Indonesia ditetapkan Pemerintah Pusat, katanya, paling luas berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Perketat RTRW untuk lindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan perumahan atau perindustrian serta peruntukan lain," tambah mantan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dua periode tersebut.

2. Harap gak ada alih fungsi lahan

Ilustrasi area persawahan. Foto Antara

Sebagian wilayah daerah berjuluk "Benuo Taka" yang akan menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia itu berada di Kecamatan Sepaku. Menurut Anwar Sanusi, lahan persawahan harus tetap ada untuk menjaga ekosistem setempat.

"Jadi pemerintah kabupaten harus perketat RTRW khususnya areal persawahan," katanya menegaskan.

Ia mengharapkan tidak terjadi alih fungsi lahan tanaman padi bersamaan dengan kepindahan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

3. Penajam harus tetap jadi penghasil beras

Ilustrasi gudang beras (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Sebagian wilayah yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur, menurut dia, adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Anwar Sanusi mengkhawatirkan terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang seharusnya daerah itu tetap sebagai kawasan penghasil beras.

Sejak ditetapkan sebagai IKN, warga pendatang dari berbagai daerah masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara.