Pemkab PPU Kembali Usulkan Jargas Gratis untuk Masyarakat

Dikatakannya, PPU mendapatkan jatah atau kuota jargas dua tahun berturut-turut, yakni 2019 dan 2020. Pelaksanaannya pada tahun 2020 dan 2021. 

Selama dua tahun anggaran tersebut,  jumlahnya mendekati angka 10 ribu sambungan rumah.

"Pemasangan jargas itu dilakukan di 10 desa/kelurahan di Kecamatan Penajam dan satu Kelurahan Waru Kecamatan Waru. Jadi sudah sampai Waru di perbatasan Jembatan Sesulu," sebutnya.

Untuk diketahui, tahun ini Pemkab PPU juga mengusulkan 15 ribu sambungan jargas bagi masyarakat di mana realisasinya pada 2023 mendatang. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).  

"Mudah-mudahan usulan itu disetujui dengan alasan kebijakan, PPU merupakan daerah dekat dengan IKN dan sebagai penyangga IKN, lalu Kabupaten PPU juga memiliki sumber gas. Harapannya sambungan jargas ke rumah masyarakat PPU bisa sampai Kecamatan Babulu," ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, gas itu bisa dibagikan ke rakyat di PPU. Maka masyarakat pun terpenuhi kebutuhan air bersih, listrik, dan sekarang ini jargas. 

"Pemerintah pusat ingin mengarahkan seperti KPBU atau kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum lalu dilakukan penghitungan kelayakannya jargasnya," tutur Ahmad Usman.

Menurutnya, kalau kondisi jargas  di Kota Balikpapan dan Samarinda itu sangat layak, karena jarak rumah ke rumah cukup dekat. Beda dengan wilayah PPU jarak pemasangan jargas dari rumah ke rumah agak jauh sehingga perlu banyak anggaran untuk pemasangan pipa jaringan distribusi. 

Sementara alat meterannya tidak terlalu banyak. 

Oleh karena itu, jelas Ahmad Usman, pihaknya berharap Kementerian ESDM bisa mengupayakan agar masyarakat yang jauh dari sumber gas memperoleh dukungan anggaran. 

"Apalagi Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap kesempatan ingin menjadi IKN sebagai city gas. PPU cukup layak dan cadangan gas kita sangat mendukung," ungkapnya.

Diakuinya, karena anggaran ini berasal dari Kementerian ESDM maka pihaknya tidak mengetahui secara persis berapa nilai anggaran yang dibutuhkan dalam pemasangan 15 ribu jargas itu. 

“Kami tidak mengetahui persis berapa anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian ESDM untuk memasang usulan kita sebanyak 15 ribu jargas jika disetujui,” tukasnya.

Pemkot Bontang pernah mengupayakan pemasangan jargas yang menelan anggaran hingga belasan miliar rupiah. 

Proses pemasangan jargas yang berlangsung sukses di PPU. Meskipun awalnya sedikit terjadi permasalahan, seperti angin, kebocoran, dan lainnya. 

Tetapi sekarang ini, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat PPU. 

“Awalnya saya sering mendapatkan laporan gangguan dari masyarakat dan saya sebagai bagian dari masyarakat mencoba mengomunikasikan ke PT Pertamina Gas Negara (PGN) selaku pengelola jargas tersebut, agar bisa segera diperbaiki sehingga layanan gas bagi masyarakat berjalan dengan baik,” urainya.

Ia mengakui, jargas ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gas liquefied petroleum gas (LPG) subsidi. Sehingga bagi daerah di PPU yang belum masuk jargas bisa diarahkan distribusi gas subsidi ke wilayah itu.

Jargas ini selama kuota tersedia akan dibagikan secara merata tentu dalam pemberiannya ada koordinasi dengan kecamatan, desa dan kelurahan yang datanya berasal dari Ketua RT masing-masing. 

"Syarat mendapatkannya tentu memiliki rumah baik pribadi atau masih sewa dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari pipa jaringan distribusi serta menyerahkan foto copy KTP. Biasanya meskipun rumahnya jauh tetap dilayani juga,” pungkasnya.