Pemkot Balikpapan Subsidi UMKM untuk Urus Sertifikasi Halal

Sejak 17 Oktober 2019 lalu, Kementerian Agama resmi mengambil alih penerbitan sertifikat halal yang sebelumnya diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Kemenag lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan seluruh pemilik usaha mengurus sertifikat halal untuk usahanya. Kebijakan ini merupakan usaha pemerintah dalam mendukung gerakan ekonomi halal yang sedang digalakkan secara internasional.

Menanggapi hal tersebut, Rizal menyatakan siap mengalokasikan anggaran untuk membantu dalam pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM di Kota Balikpapan.

Anggaran ini merupakan dana bantuan dari Pemerintah untuk meringankan pelaku usaha, karena harus membayar biaya pengurusan sertifikat halal.

"Kan butuh biaya, maka kami akan alokasi anggaran untuk itu, karena prosesnya cukup panjang dengan melibatkan Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan, serta rekom dari MUI," jelasnya.

Rizal menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat terkait besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk membantu proses sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Kota Balikpapan.

"Saya belum bisa sebutkan anggarannya, karena masih menunggu regulasinya dulu dari pusat. Kalau sudah ada, kita bisa lihat berapa anggarannya," terangnya.

Menurut Rizal, pemberian bantuan ini akan diberikan dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada pelaku usaha, untuk meringankan biaya pengurusan sertifikasi halal.

Dalam sambutannya, Rizal juga berpesan kepada pemilik usaha makanan dan minuman agar menjaga kesehatan makanan yang diperdagangkan tidak hanya pada alat yang digunakan tapi juga bahan yang dipergunakan.

"Saya lihat seperti jual gado-gado di Lapangan Merdeka, air yang digunakan cuci piring itu-itu saja, memang ketika dipakai tidak apa-apa, efeknya 20 tahun lagi baru terasa," ungkapnya.

Selain itu, pemilihan bahan yang dipergunakan juga harus menjadi pertimbangan, karena banyak juga laporan bahwa ikan yang dipergunakan mengandung formalin yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Asisten 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Jauhar Effendi, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan Kepala Dinas Sosial Purnomo dilakukan penyerahan bantuan kepada 20 Kelompok Usaha Bersama atau Kube yang ada di Kota Balikpapan.

Bantuan yang diberikan berupa modal usaha berupa peralatan diantaranya tenda dan peralatan masak. Jauhar menjelaskan pemberian bantuan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga miskin. Total bantuan yang diberikan senilai Rp260 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dan Pusat.