Pemprov Kaltim Kucurkan Rp42,05 Miliar untuk Memajukan Desa

08 Des 2022, 13:00 WIB

(Ilustrasi desa) ANTARA FOTO/Jojon

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran Rp42,05 miliar untuk memajukan desa baik digunakan mendukung kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.

"Anggaran senilai Rp42,05 miliar ini masuk dalam APBD Kaltim 2023. Dana ini untuk 841 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten, sehingga tiap desa menerima Rp50 juta," ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kaltim Muhammad Syirajudin diberitakan Antara, Rabu (7/12/2022).

1. Keperluan anggaran mendesak bagi desa

Sejumlah buruh tani memanen padi di Desa Bakoi, Kecamatan Krueng Baruna Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (29/11/2022). ANTARA FOTO/Ampelsa/tom

Syirajuddin yang mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim ini melanjutkan, anggaran Rp50 juta per desa ini untuk berbagai keperluan sesuai dengan kebutuhan mendesak desa.

Untuk itu, kegunaan anggaran itu antara lain bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, membantu mendongkrak indeks desa membangun (IDM), bahkan untuk menurunkan angka stunting di Kaltim yang dinilainya masih tinggi.

Untuk stunting, menjadi perhatian besar pihaknya, sehingga anggaran Rp50 juta per desa yang dititipkan melalui DPMPD Kaltim ini merupakan bagian kecil dari pendampingan yang dilakukan, mengingat instansi lain juga memiliki peran strategis dalam penurunan stunting seperti dinas kesehatan, dinas perlindungan anak dan perempuan, serta instansi lain.

2. Agar Kaltim bebas dari persoalan stunting

Ilustrasi kegiatan posyandu. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Apalagi Pemprov Kaltim berupaya bebas stunting pada 2024 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, sehingga jangan sampai ada anak yang terlahir kurang gizi maupun stunting (cebol), mengingat kondisi fisik yang stunting juga berdampak pada SDM yang rendah.

Saat ini, katanya, prevalensi stunting di Kaltim tercatat sebesar 22,8 persen, meski angka ini di bawah nasional yang sebesar 24,4 persen, namun ia menilai ini masih tinggi sehingga harus diturunkan.

3. Komitmen pemerintah dalam menekan angka stunting

Ilustrasi kegiatan di Posyandu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Sementara itu, lanjutnya, pemerintah pusat menargetkan angka stunting nasional dapat ditekan hingga 14 persen pada tahun 2024, sehingga ia berharap semua instansi mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus saling mendukung mewujudkan.

"Dari bantuan Rp50 juta ini tentu bisa membantu instansi lain menurunkan stunting, misalnya melalui posyandu dengan pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil dan menyusui, termasuk pendampingan untuk remaja putri dan calon ibu," kata Syirajudin.