Pj Gubernur Kaltim Sebut Program RLH Mampu Entaskan Kemiskinan Ekstrem

04 Feb 2024, 13:51 WIB

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan sambutan. (Istimewa)

Samarinda, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menilai penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di daerah ini karena komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakanprogram pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah pembangunan rumah layak huni ( RLH).

"Saya salut dan bangga kepada teman-teman di birokrasi Pemprov Kaltim. Karena, telah mendorong CSR-CSR yang dimiliki perusahaan untuk mendukung program RLH atau bedah rumah di Kaltim. Sehingga kemiskinan ekstrem berkurang saat ini,” kata Akmal Malik seperti diberitakan ANTARA pada Minggu (4/2/2024).

1. Rumah tak punya MCK

ilustrasi kamar mandi (pexels.com/Max Rahubovskiy)

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, tingkat kemiskinan di Kaltim turun dari 6,31 persen menjadi 6,11 persen tahun 2023. Menurut Akmal, salah satu indikator masyarakat miskin yaitu tidak memiliki rumah yang layak huni. Misal, rumah yang tidak memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK).

“Memang masih ada rumah penduduk yang tidak memiliki MCK,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Akmal, jika semua itu dapat dipetakan sejak dini. Maka, pemerintah daerah akan lebih cepat mengetahui data masyarakat yang termasuk kategori penduduk miskin ekstrem.

2. Target bangun 25 ribu RLH

Ilustrasirumah (pexels.com/Leo Zhao)

Akmal mengatakan bahwa program pembangunan RLH tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemprov Kaltim hingga sekarang.

“Jika, kita semua sudah mengetahui data mereka. Maka, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kategori kemiskinan ekstrem ini,” ujarnya.

Pembangunan rumah layak huni (RLH) merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor - Hadi Mulyadi dengan target 25 ribu RLH terbangun yang dimulai pada 2019.

3. Realisasi pembangunan

ilustrasi membawa berkas (freepik.com/freepik)

Hingga akhir 2022, realisasi pembangunan RLH ini telah mencapai 77,82 persen. Dengan rincian akumulatif sejak 2019 hingga 2022 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 19.151 unit rumah, 172 rumah susun (rusun) dan pembangunan 131 RLH.

Indikator pembangunan RLH memang meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni melalui dana APBD, APBN, dan swasta. Swasta dalam pengertian melibatkan partisipasi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program pembangunan RLH.

Sasaran pembangunan RLH diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dan terdaftar sebagai kelompok keluarga pra sejahtera.