Polda Kaltim akan Tindak Aksi Penutupan Jalan Tol di Kaltim

Herry mengatakan, penutupan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sudah mengganggu ketertiban umum masyarakat umum. Polisi pastinya akan menindak tegas perilaku yang sudah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Ia mewanti-wanti agar peristiwa penutupan akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tidak diulang lagi. 

Tekait sengketa lahan ini, Herry meminta seluruh pihak bersabar serta mengikuti proses hukum sedang berjalan. 

“Apalagi kan pihak-pihak yang kompeten mengurusi ini sudah diturunkan. Jadi kami minta semua pihak bersabar,” imbaunya.

Sementara itu, Asisten I Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Syaiful Bahri mengatakan, persoalan ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dalam proses persidangan Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. 

Pembayaran ganti rugi tertunda lantaran ada pihak ketiga yang juga menggugat kepemilikan lahan di RT 37 Kelurahan Manggar Balikpapan Timur tersebut.

Sementara terkait penetapan wilayah, dia menilai tak bisa dilakukan sebab kini persoalan itu berada di tangan pengadilan.

“Itu masih sengketa, karena ada dua bidang di satu tempat. Makanya pengadilan yang bisa menentukan, karena kalau kita yang menentukan nanti satu pihak kan merasa lebih,” timpal Syaiful.

Sempat diberitakan, warga memblokir akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kilometer 6 Pintu Tol Manggar Balikpapan Timur, Senin (25/10/2021). Aksi warga memblokir jalan menggunakan batang bambu diikat untuk menutup arus transportasi pengguna jalan. 

Penutupan jalan ini dilakukan oleh warga yang bermukim di kawasan RT 37 Kelurahan Manggar Balikpapan Timur tersebut menuntut ganti rugi lahan yang belum dibayarkan.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sudah beroperasi sejak bulan Agustus silam. 

Kuasa hukum warga pemilik lahan, Yesayas Rohi menjelaskan bahwa warga meluapkan kekecewaan kepada pemerintah yang belum kunjung menemui titik terang. Di mana sebelumnya warga dan Pemkot Balikpapan sudah menggelar pertemuan pada awal September 2021 alu.

“Berdasarkan hasil pertemuan warga diminta menunggu 12 hari untuk proses penyelesaian. Namun hingga 12 hari kedua, pemerintah tak kunjung memberi kejelasan, bahkan hingga saat ini,” katanya. 

Dia menilai, kunci utama penyelesaian kasus ini ada di Pemkot Balikpapan terkait status wilayah. Khususnya soal penetapan area lahan yang masuk wilayah Balikpapan Timur. 

Hermin salah satu warga yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang dilalui jalan tol mengaku kecewa dengan sikap pemerintah. Dia menilai, pemerintah tidak serius menangani persoalan ganti rugi lahan ini, sehingga prosesnya berlarut-larut.

Dalam pertemuan dengan Pemkot Balikpapan, ia mengaku memperoleh janji penyelesaian dalam kurun 12 hari. Padahal faktanya jauh dari harapan.

Sehubungan itu, Hermin mengancam akan menguruk kembali jalan tol dengan tanah sekaligus menanaminya dengan tanaman. 

Salah satu warga lainnya, Fony Malisa juga kecewa dengan berlarutnya proses ganti rugi. Padahal selama ini, mereka mendukung sepenuhnya pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.