Penajam, IDN Times - Ratusan tenaga harian lepas (THL) guru di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mendatangi Kantor DPRD PPU, Kamis (3/2/2022).
Mereka menuntut pelunasan gaji selama akhir 2021 yang belum dilunasi.
"Hari ini kami datang ke DPRD untuk menyampaikan tuntutan tunggakan gaji bulan November hingga Desember tahun 2021," kata Koordinator Aksi Dian Asmarani kepada awak media disela-sela aksi.
Diungkapkannya, kali ini ada sekitar 300 orang lebih peserta demo, semua adalah guru honorer atau THL yang tergabung dalam Ikatan Guru Honorer Kabupaten Penajam Paser Utara (IGHPPU) turun ke jalan untuk melakukan aksi ini.
"Kami ke sini untuk menuntut hak kami segera dibayarkan. Kami minta kejelasan honor kami sebab, sejak November tahun lalu hingga kini belum juga diberikan," tegas Dian Asmarani.
Ia membeberkan, demo ini adalah aksi lanjutan, karena kegiatan serupa juga pernah dilakukan. Bahkan berlanjut ke rapat dengan DPRD serta perwakilan Pemkab PPU.
"Kami hanya mempertanyakan kejelasan pembayaran sisa gaji kami yang dua bulan di akhir tahun 2021 kemarin di mana masing-masing guru setiap bulan mendapatkan Rp3,4 juta,” tukasnya.
Orasi dilakukan oleh perwakilan pendemo yang merupakan pendidik secara bergantian di depan Kantor DPRD PPU. Setelah itu, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy mempersilakan perwakilan aksi untuk melakukan dialog dengan DPRD.
"Kami memfasilitasi mereka, kami juga meminta pemerintah agar memberikan penjelasan kepada para THL sehubungan dengan tuntutan para guru itu," jelasnya kepada awak media.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir, diminta untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan tuntutan para pendemo tersebut.
"Memang pada hasil kesimpulan rapat terdahulu, Pemkab PPU menjanjikan pembayaran hak THL guru itu paling lambat akhir Februari 2022 ini," terangnya.
Namun, lanjutnya, janji pembayaran gaji tersebut akan dilakukan secara simultan. Saat ini telah melakukan proses administrasi dan Pemkab PPU juga telah mengalokasikan anggaran sebesar lebih kurang Rp24 miliar untuk gaji THL tersebut.
Muhajir mengatakan, alokasi anggaran sebesar Rp24 miliar diperuntukkan bagi seluruh THL di PPU. Alokasinya bukan hanya ditujukan kepada THL guru saja.
“Anggaran sebesar Rp24 miliar itu, bukan saja diperuntukkan bagi THL guru saja, tetapi juga untuk seluruh THL lainnya, yang juga belum mendapatkan gaji serupa dengan para pendemo,” sebutnya.
Untuk diketahui, anggaran yang dialokasikan untuk THL se PPU tersebut ternyata tidak masuk dalam APBD murni tahun 2022. Oleh karena itu, Pemkab akan menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) mendahului APBD perubahan.
”Draf Perkada masih disusun untuk pembiayaan THL tahun 2021. Sedangkan gaji THL tahun 2022 masih dilakukan proses administrasi seperti Surat Perintah Kerja (SPK) dan sebagainya," tutup Muhajir.
Usai mendapatkan penjelasan, para pendemo kemudian membubarkan diri kembali ke tempat masing-masing dengan pengawalan personel Polres PPU.
Menanggapi penjelasan Plt. Kepala BKAD PPU tersebut, seorang THL guru yang tidak mau menyebutkan nama mengatakan, mereka menunggu janji Pemkab PPU ini.
Ia menyatakan, nominal gaji tersebut sangat penting guna menafkahi kebutuhan keluarga THL guru PPU.
“Kami berharap pembayaran gaji itu terealisasi karena penghasilan kami hanya dari gaji THL yang selama ini bekerja sebagai pendidik di sekolah,” pungkasnya.