TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Dinas Perikanan PPU Usulkan Anggaran Rp500 Juta untuk Sarana-Prasarana

Petugas penyuluh ujung tombak pelayanan kepada nelayan

Petugas Penyuluh Perikanan Lapangan (DJPB.KKP.go.id)

Penajam, IDN Times - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Andi Trasodiharto mengatakan, pada 2020 ini pihaknya mengusulkan anggaran untuk sarana dan prasarana penunjang tugas Petugas Penyuluh Perikanan (P3) lapangan di PPU, melalui bantuan keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur.

"Petugas penyuluh merupakan ujung tombak kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan di PPU agar nelayan dapat meningkatkan produksinya," kata Andi kepada IDN Times, Jumat (7/2), di ruang kerjanya.

Baca Juga: Perdana di Tahun 2020, Banyuwangi Ekspor Hasil Perikanan Rp13 Miliar

1. Penyuluh perikanan terkendala sarana dan prasarana

Kepala Dinas Perikanan PPU Andi Trasodiharso (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Namun sayang, lanjutnya, penyuluh perikanan terkendala sarana dan prasarana seperti kendaraan roda dua dan alat uji air, sehingga saat melakukan fungsi tugasnya memberikan pelayanan kepada nelayan di lapangan, tidak maksimal.

Masih kata Andi, saat ini Dinas Perikanan baru memiliki enam P3 yang ditempatkan di Kecamatan Babulu dua orang, Kecamatan Waru dua orang, serta Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam masing-masing satu orang penyuluh.

2. Diusulkan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kaltim senilai Rp500 juta

Kapal nelayan PPU (IDN Times/humas setkab ppu)

"Usulan sarana dan prasaran bagi P3 tersebut senilai Rp500 juta melalui bantuan keuangan APBD Provinsi Kaltim. Harapannya dapat meningkatkan pembinaan dan pelayanan bagi masyarakat perikanan," kata Andi.

menurut dia, enam P3 tersebut melakukan pembinaan untuk sekitar 70 ribu masyarakat perikanan yang tergabung di 700 lebih kelompok perikanan. Seperti Kelompok Pembudidayaan Ikan, Kelompok Usaha Bersama khusus nelayan tangkap, Kelompok Pengolah dan Pemasaran Perikanan, dan Kelompok Masyarakat Pengawasan Perikanan.

Ia menambahkan, sejalan dengan itu bantuan bagi masyarakat nelayan sudah sering digelontorkan, artinya bantuan itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka, memang tidak semua  keinginan nelayan langsung sekaligus diberikan tetapi dengan cara bertahap.

"Agar program peningkatan produksi, sumber daya manusia (SDM) dan pembinaan kepada nelayan berjalan sukses, maka kami harus berupaya secara maksimal melaksanakan beberapa kegiatan serta penyerapan anggaran, baik berasal dari APBD PPU, APBD Provinsi, dan APBN," tegasnya.

Baca Juga: Realisasi Pembangunan Ibu Kota Baru Menanti Omnibus Law tentang IKN

Berita Terkini Lainnya