TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Polres PPU Kesulitan dalam Pengawasan Pegawai IKN Nusantara

Pembangunan KIPP IKN menyedot hingga 16 ribu karyawan

Gerbang jalan perusahaan PT, IHM menuju titik nol IKN di Sepaku (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Polres Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) kesulitan dalam pengawasan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain jumlahnya yang mencapai ribuan jiwa, mayoritas pegawai ini tidak memiliki tanda pengenal identitas diri. 

“Pekerja pembangunan di IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku PPU banyak tak miliki tanda pengenal, sehingga menyulitkan kami dalam melakukan pengawasan wilayah proyek tersebut,” ujar Kepala Polres PPU Ajun Komisaris Besar Polisi Hendrik Eka Bahalwan kepada awak media, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga: Edarkan Sabu, Dua Warga Waru Berurusan dengan Polres PPU

1. Untuk memudahkan polisi dan aparat keamanan lainnya

Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan (IDN Times/Ervan)

Hendrik mengatakan, kartu tanda pengenal tersebut untuk mempermudah pengamanan pekerja IKN Nusantara. Ini yang membuat kepemilikan kartu pengenal wajib dimiliki seluruh pegawai. 

“Pengenal diri itu tentu akan memudahkan kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam mengenali orang yang berkepentingan dan yang tidak, sehingga polisi dapat memperketat keamanan,” sambungnya.

Kapolres mengatakan, dengan kondisi ini pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Otorita IKN Nusantara terkait pengamanan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi tersebut.

2. Koordinasi guna mencari pola pengamanan yang tepat

Ilustrasi pekerjaa proyek beton jalan di kawasan IKN (IDN Times/Ervan)

Hendrik mengatakan, polisi harus makin mengintensifkan pengamanan mengingat progres pembangunan IKN makin masif dilakukan. Terutama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). 

Selain itu, jelas Kapolres, koordinasi yang dilakukan dengan Badan Otorita guna mencari pola pengamanan yang tepat untuk diterapkan sehubungan pelaksanaan pembangunan yang merupakan proyek strategis nasional di Ibu Kota Negara itu.    

Ia membeberkan, adapun bentuk pengamanan yang dilakukan di lokasi pembangunan ibu kota baru tersebut, terkait alur distribusi material pembangunan, para pekerja proyek serta saran dan sarana pendukung seperti peralatan kerja yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan di kawasan tersebut.

Baca Juga: Ratusan UMKM Pertanian PPU Memperoleh KUR Rp39,6 Miliar

Berita Terkini Lainnya