Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Penajam, IDN Times - Masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mewacanakan pemekaran untuk wilayah Kecamatan Penajam. Kecamatan ini ini dianggap terlalu luas hingga menghambat kelancaran proses pembangunan.
Apalagi berbarengan dengan rencana pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) di PPU - Kutai Kartanegara (Kukar).
“Saya sangat setuju wacana pemekaran kecamatan Penajam tersebut dan itu sudah lama tapi belum terealisasi mengingat Kecamatan Penajam peta kerjanya terlalu luas. Apalagi kelak terwujudnya IKN di wilayah Kecamatan Sepaku PPU,” ujar Kepala Adat Paser di PPU Yossi Samban kepada IDN Times, Kamis (6/12/2022).
Baca Juga: Anggaran Dipangkas, BNK PPU Pesimis dalam Penanganan Narkoba
1. Layak dan memenuhi syarat untuk dimekarkan
Yossi Samban (IDN Times/Ervan Masbanjar) Luasnya peta kerja Kecamatan Penajam membuat kinerja pemerintahan tidak maksimal. Sehingga dirasa kurang ada pemerataan dalam hal pelayanan birokrasi pemerintahan.
“Pendapat saya, karena luasnya wilayah kerja Kecamatan Penajam ini dan pelayanan kurang maksimal maka Penajam layak dan memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi satu kecamatan lagi,” tuturnya.
Saat ini luas wilayah Kecamatan Penajam mencapai lebih kurang 1.163,62 kilometer persegi dengan 4 desa dan 19 kelurahan. Namun ada beberapa kelurahan dan desa jaraknya sangat jauh dari pusat pemerintahan kecamatan akibatnya warga kesulitan mendapatkan pelayanan.
“Ada beberapa desa dan kelurahan yang layak masuk dalam pemekaran kecamatan tersebut, seperti Kelurahan Sepan, Sotek, Riko, Gersik, Jenebora, Buluminung, Pantai Lango dan satu desa yakni Bukti Subur. Sedangkan daerah lainnya cukup dengan kantor Kecamatan Penajam,” ungkapnya.
2. Pemekaran untuk mendekatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat
Kantor Bupati Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan) Diterangkannya, keinginan masyarakat adanya pemekaran kecamatan dalam rangka mendekatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam rangka potensi hilangnya Kecamatan Sepaku masuk dalam wilayah IKN.
“Kemungkinan besar sebagai besar wilayah Kecamatan Sepaku akan hilang karena masuk dalam wilayah IKN. Sehingga dibutuhkan satu kecamatan pemekaran baru untuk memperkuat jumlah kecamatan di Kabupaten PPU kelak," paparnya.
3. Keterwakilan masyarakat di DPRD PPU
Kantor DPRD Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan) Setali tiga uang, seorang warga Kelurahan Riko, Penajam bernama Iwan menegaskan, pemekaran wilayah Kecamatan di Penajam menjadi satu hal yang penting. Sebab selain memudahkan pelayanan, juga mengakomodasi keterwakilan masyarakat di DPRD PPU.
Karena dengan hilangnya Sepaku, jumlah wakil rakyat juga alami pengurangan keterwakilan meskipun jumlah kursi di legislatif PPU tidak berubah.
“Bisa saja daerah pemilihan (Dapil) juga hilang di DPRD PPU karena kecamatannya telah masuk dalam kawasan IKN. Akibat masyarakat sekitar Sepaku tidak punya wakil di DPRD,” tukasnya.
4. Berharap DPRD dan Pemkab PPU wujudkan pemekaran kecamatan
Puluhan warga Sotek, Penajam Paser Utara saat musyawarah dengan lurah di satu kegiatan (IDN Times/Ervan) Dirinya berharap, DPRD dan Pemkab PPU mewujudkan pemekaran Kecamatan Penajam itu, agar pelayanan birokrasi dan pemerataan pembangunan dapat berjalan maksimal.
“Terus terang sejak bergulir rencana pemindahan IKN ke sebagian besar Kecamatan Sepaku pembangunan infrastruktur seperti jalan dan kebutuhan air bersih mulai dirasakan. Hal ini juga beda situasi sebelum ada rencana IKN tadi,” ungkapnya.
Jalan yang mulus dan ketersediaan air bersih baru dirasakan oleh warga yang berdomisili dekat dengan kawasan IKN sekarang ini. Sebelumnya kondisi jalan hampir seluruhnya rusak parah dan warga juga tidak mendapatkan air bersih dengan maksimal.
Baca Juga: BNN akan Bangun BLK Khusus untuk Mantan Pengguna Narkoba di PPU
