TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

ASN Lokal Kaltim Bisa Mengisi Posisi di Kementerian di Ibu Kota Baru 

ASN perlu meningkatkan skill menggunakan teknologi digital

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Makmur Marbun (kanan) (Dok.IDN Times/Istimewa)

Balikpapan, IDN Times - Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Makmur Marbun mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kaltim perlu menyiapkan diri dengan skill yang memadai karena ASN lokal baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim dapat menduduki jabatan di kementerian saat Ibu Kota Negara (IKN) mulai beroperasi.

"Tidak menutup kemungkinan untuk mengisi pegawai di kementerian bisa diambil dari provinsi dan kabupaten terdekat," jelas Makmur pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi bersama kabupaten/kota se-Kaltim yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), pada Rabu (5/2).

1. BKD dan BPSDM dapat menyiapkan ASN di Kaltim untuk menguasai teknologi digital

ilustrasi bekerja (Unsplash/Helloquence)

Makmur menjelaskan, IKN akan menjadi smart city, untuk itu SDM yang bekerja di IKN juga harus mempersiapkan kemampuan dan keterampilannya untuk menggunakan teknologi digital.

"Karena IKN harus menjadi smart city, tugas dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) menyiapkan ASN. ASN itu cepat mengikuti karena kebijakan nasional harus dilaksanakan oleh seluruh ASN," jelasnya.

Ia menyarankan untuk tidak menunda-nunda lagi peningkatan SDM bagi ASN di Kalimantan Timur untuk mendapatkan peluang dalam IKN.

Makmur menambahkan, "ASN di Provinsi Kaltim termasuk BPSDM juga harus menyiapkan itu. Belum terlambat, harus segera. Tidak tertutup kemungkinan pegawai di sini akan mengisi jabatan di ibu kota negara," katanya. 

2. Penyederhanaan birokrasi merupakan isu krusial sehingga pemahaman jangan parsial

Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi di Balikpapan pada 5 Februari 2020 (Dok.IDN Times/Istimewa)

Makmur mengatakan, Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ini merupakan langkah yang baik sehingga kabupaten/kota mendapatkan pemahaman secara utuh dan tidak parsial. 

"Ini tindak lanjut dari workshop yang dilakukan mengundang seluruh kabupaten/kota di jakarta. Ini bagus bersinergi BPSDM, BKD, dan organisasi mengundang kabupaten/kota. Ini langkah yang bagus untuk menyederhanakan birokrasi ini karena ini isu sangat krusial sehingga pemahamannya jangan parsial," kata Makmur. 

Jika pemahaman parsial (sebagian atau tidak utuh) membuat penyederhanaan birokrasi malah jadi kontraproduktif. Inti dari penyederhanaan birokrasi adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

"Sebenarnya penyederhanaan birokrasi ini bagaimana memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dan investor. Melalui pertemuan ini kabupaten/kota satu pemahaman. Langkah-langkahnya pun sudah jelas time schedule-nya," katanya. 

Baca Juga: Ini Alasan Rektor Unmul Dukung Wacana Kampus Merdeka ala Nadiem 

Berita Terkini Lainnya