TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Soal Pabrik Refinery, Warga Sebut Pemkot Balikpapan Tidak Tegas

Kuasa hukum warga nilai pabrik refinery tidak kantongi izin

IDN Times / Hilmansyah
Verified
M.Hilmansyah

Balikpapan,IDN Times – Agus Amri, kuasa hukum warga Teluk Waru, Kelurahan Kariangu, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, mendesak Pemkot Balikpapan menghentikan pembangunan pabrik refinery atau pengolahan minyak mentah yang dilakukan PT Kutai Refinery Nusantara (KRN).

“PT KRN tidak mengantongi Izin, tapi masih terus melakukan pembangunan. Untuk itu kami harus meminta penjelasan dari Pemkot Balikpapan, apa alasannya kegiatan ini masih terus dibiarkan,” ujar Agus saat menggelar jumpa pers, Senin (11/1/2021).

1. Agus sebut DPMPT tidak menerbitkan IMB dan IMNT untuk PT KRN

IDN Times / Hilmansyah

Agus menambahkan, pembangunan yang dilalukan PT KRN tidak memiliki Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Agus, hal itu sesuai surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) No. 503/4276/PPR/DPMP tahun 2020, tentang informasi penerbitan IMB.

“DPMPT tidak menerbitkan IMTN dan IMB karena lahan yang dibangun tersebut tidak memiliki hak alas tanah karena tanahnya milik warga,” ujarnya.

Dijelaskan Agus, KRN saat ini menguasai 80 hektare tanah milik warga di RT 09 Teluk Waru. Padahal, tambah Agus, warga Teluk Waru tinggal sejak 1949 sebagai petani dan peternak sapi.

”Saya mewakili warga yang lahan diserobot ada 14 hektare,” jelasnya. Sementara terkait sengketa lahan antara warga dengan PT. KRN, Agus menambahkan, saat ini masih berproses di Kepolisian Daerah Kaltim.

Baca Juga: 2 Remaja SMP Tewas di Danau Bekas Lubang Tambang Batu Bara Kaltim

2. Warga menilai Pemkot Balikpapan tidak tegas

IDN Times / Hilmansyah

Menurut Amri, pada 6 Januari 2021 lalu, DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan refineri. Saat itu, DPRD dan OPD berjanji akan mengirim surat ke PT KRN paling lambat tanggal 8 Januari untuk menghentikan pembangunan.

“Ini sudah lewat 2 hari dari tanggal 6 setelah peninjauan, namun saya tidak melihat ada upaya serius dari Pemkot untuk mengambil sikap atas KRN yang membangun tanpa IMB itu," jelas Agus.

Menurut Agus, Pemkot Balikpapan jangan hanya galak pada pedagang kaki lima saja. Dia meminta Satpol PP bertindak untuk menghentikan upaya pembangunan oleh PT KRN karerna dinilai ilegal.

Akibat aktivitas pembangunan ini, lanjut dia, warga sekitar mulai merasakan dampaknya. Rumah warga mulai kebanjiran. “Masuk lumpur di dalam rumah sehingga pemerintah harus segera mengambil tindakkan atas kegiatan pembangunan ilegal,” jelas Agus.

Baca Juga: Lubang Eks Tambang di Kaltim Telah Membunuh 39 Orang pada 2020

Topik:
pabrik
balikpapan
imb
Berita Terkini Lainnya

Satpam hingga Petugas Kebersihan di IKN Diajari Pertolongan Pertama

Prakiraan Cuaca Hari Ini 5 Oktober 2023, Sebagian Balikpapan Bakal Cerah Sepanjang Hari

Pelapor Zainal Muttaqin Pastikan Sudah Kantongi Surat Kuasa Khusus 

Polisi Sita 2 Ton Solar di Melawi, Dibawa Mobil Kodam Tanjungpura

Pembangunan IKN Dorong Investasi Pengembang Perumahan di PPU

Peserta BPJS Kesehatan di Samarinda Tembus 103,58 Persen

Cuaca Hari Ini 4 Oktober 2023: Balikpapan Cerah Sepanjang Hari

Kabut Asap Makin Parah di Banjarmasin, Pelajar Belajar di Rumah

Simulasi Aksi Unjuk Rasa di KPU PPU yang Berakhir Anarkis 

Empat Parpol di Paser Ganti Bakal Calon Legislatif