TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Saksi Ahli Berpendapat agar Kasusnya Diselesaikan Hukum Perdata

Kasus penggelapan aset PT Duta Manuntung

Persidangan ke-11 kasus penggelapan aset PT Duta Manuntung (Kaltim Pos) di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan fakta mengejutkan, Kamis (26/10/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)
Verified
Sri Wibisono

Balikpapan, IDN Times - Persidangan ke-11 kasus dugaan penggelapan aset PT Duta Manuntung (Kaltim Pos) di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan fakta mengejutkan. Saksi ahli dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkesan memberikan kesaksian menguntungkan bagi terdakwa Zainal Muttaqin (Zam), Mantan Direktur Utama PT Duta Manuntung. 

Seperti salah satunya, saksi ahli setuju agar kasusnya diselesaikan secara hukum perdata. "Selesaikan secara hukum perdata," kata Arif Sugiarto menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dalam persidangan secara daring, Kamis (26/10/2023).

Pernyataan saksi ahli hukum pidana ini tak urung memperoleh respons tepuk tangan dari masyarakat yang menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Baca Juga: ALKI II Zone Investment Forum di Balikpapan Digelar pada 24 Oktober

1. Hakim bertanya soal kasus persengketaan aset PT Duta Manuntung

Persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur dalam kasus penggelapan aset PT Duta Manuntung, Selasa (24/10/2023). Foto istimewa

Secara ilustrasi, awalnya jaksa Sangadji memeriksa keterangan saksi ahli ini soal penerapan Pasal 372 dan 374 KUHP tentang Penggelapan menjerat mantan bos PT Duta Manuntung ini. Di tengah pemeriksaan, Ketua Majelis Ibrahim Palino mengambil alih pertanyaan dari jaksa. 

Terutama soal perdebatan kepemilikan lima aset tanah jadi objek sengketa di antara PT Duta Manuntung dan Zam. Termasuk pula soal penyelesaian kasusnya di mana kuasa hukum terdakwa menganggap kasusnya hanya sekadar sengketa perdata. 

"Bagaimana bila (PT Duta Manuntung dan Zam) saling klaim (Sebagai pemilik aset tanah?" tanya Ibrahim. 

"Selesaikan secara hukum perdata," kata Arif Sugiarto menjawab pertanyaan hakim. 

Seperti diketahui, Kuasa Hukum Terdakwa Sugeng Teguh Santoso selalu mengklaim kasus penggelapan dalam jabatan ini semestinya didahului proses persidangan perdata. Tujuannya untuk menentukan kepemilikan atas 5 sertifikat tanah seluruhnya atas nama Zam. Apakah benar milik Zam ataukah PT Duta Manuntung seperti sudah dituduhkan selama ini. 

Masih dalam kaitan hal ini, Pengacara Mansyuri pun bertanya dalam persengketaan kepemilikan aset, apakah melapor polisi atau menggugat perdata. "Apakah lapor polisi atau gugat perdata?" tanyanya. 

"Bisa dilakukan gugatan perdata dahulu," papar Arif Sugiarto.

2. Praktik jual beli nominee lazim di Indonesia

Persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur dalam kasus penggelapan aset PT Duta Manuntung, Selasa (24/10/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)

Lebih lanjut, Arif Sugiarto menambahkan, praktik jual beli secara nominee memang pada dasarnya lazim terjadi di Indonesia. Suatu peristiwa jual beli di mana pertama mengatasnamakan pihak kedua dalam pembelian aset berupa kepemilikan tanah, kendaraan, dan lainnya. 

Menurutnya, praktik jual beli seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah jalannya suatu transaksi keuangan, baik dalam perseorangan maupun perusahaan. 

"Seperti terjadi di warga negara asing yang membeli aset menggunakan nama orang lain. Tetap saja kebenaran materiil dari pemilik tanah tersebut adalah warga negara asing itu sebagai pihak yang mengeluarkan uang," papar Arif Sugiarto. 

Namun di sisi lain, Arif Sugiarto pun mengakui kebenaran formal identitas pihak-pihak yang namanya tercantum dalam bukti sertifikat tanah maupun BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor). "Nama tercantum dalam sertifikat tanah dan BPKB statusnya adalah legal owner," tuturnya.  

Sehingga saat terjadi persoalan dalam kondisi seperti ini, kata Arif Sugiarto, pengadilanlah yang menentukan adanya kebenaran formal maupun materiil kasusnya. Kebenaran formal bisa diperoleh lewat jalur persidangan perdata sedangkan materiil lewat persidangan pidana. 

"Kewenangan majelis (untuk menyidangkan kasus ini)," ungkapnya. 

Baca Juga: Pertamina Balikpapan Gelar Simulasi Major Emergency Drill Level Dua 

Topik:
Penggelapan Tanah
aset
perusahaan
jurnalis
balikpapan
Kalimantan Timur
Update me
Give me Perspective
Educate me
Berita Terkini Lainnya

Truk Penembak Semen Alami Rem Blong hingga Terjang Lima Kendaraan

Selalu Kalah Main Judi Slot, Pria di Kubu Raya Nekat Bobol Bengkel

Cuaca Hari Ini 26 Oktober 2023: Balikpapan Cerah Berawan Siang dan Sore Hari

ASN di Banjarmasin Kompak dan Bangga Berpakaian ala Santri

Groundbreaking Rumah Sakit hingga Mal di IKN Nusantara

Polisi Razia Geng Sepeda Motor Bersenjata Tajam di Banjarmasin

Pemprov Kaltim Carikan Solusi untuk Habitat Buaya Riska

Impor dari Thailand, Bulog Kalbar Pastikan Tak Ada Beras Plastik

Pj Bupati PPU Sebutkan Serapan Pencari Kerja Masih Rendah

IPW Meminta Polri Segera Tetapkan Tersangka pada Ketua KPK