TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

15 Laporan Dicueki Polisi, LKBH Permahi Ngadu ke Itwasda Polda Kaltim

Semua warga punya hak yang sama di mata hukum

Sekretaris LKBH Permahi, Abdul Rahim di hadapan sejumlah media pada 28 Juli 2020 di Samarinda (Dok. IDN Times/Istimewa)
Verified
Yuda Almerio

Samarinda, IDN Times - Lantaran 15 laporan tak mendapat respons dari kepolisian, Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (LKBH Permahi) mengirimkan surat terbuka kepada Kepolisian Daerah Kaltim dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kaltim.

“Laporan masyarakat tersebut seharusnya direspons yang ditandai dengan surat perintah penyidikan, padahal laporan ini telah berlangsung lebih dari satu tahun,” ujar Sekretaris LKBH Permahi, Abdul Rahim saat dikonfirmasi IDN Times pada Rabu (29/7/2020) sore.

1. Semua warga punya hak yang sama di mata hukum

Ilustrasi Hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Kondisi ini, kata Rahim, bikin frustrasi. Padahal semua Warga Negara Indonesia (WNI) harusnya mendapat hak yang sama di mata hukum. Dari belasan laporan itu bahkan ada yang telah terbit Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

“Itu artinya petugas sudah memeriksa saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya beserta alat bukti lainnya. Namun hingga sekarang tak ada kabarnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Permahi Samarinda Menuding Hakim Tak Adil saat Bersidang

2. Warga bisa hilang percaya kepada penegak hukum

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Adapun 15 kasus tersebut berkaitan dengan pemalsuan surat, kesaksian palsu hingga fitnah. Abdul menduga ada permainan terkait laporan yang tidak ditindaklanjuti sehingga sangat merugikan pelapor sebagai warga negara yang patuh terhadap perintah Pasal 108 Ayat KUHAP tentang Siapa yang Berhak Membuat Laporan.

“Para korban ini sangat serius membuat laporan karena melibatkan oknum-oknum penegak hukum. Bila ini terus-terus terjadi, kami khawatir warga hilang percaya dengan oknum penegak hukum,” tuturnya.

Baca Juga: Pandangan Psikolog soal Kasus Bapak Perkosa Anak Kandung di Samarinda

Topik:
hukum
samarinda
Kalimantan Timur
Polda Kalimantan Timur
Berita Terkini Lainnya

Ormas Kedaerahan di Kaltim Murka dengan Rocky Gerung yang Hina Jokowi

Kaltim Mengusulkan Empat Desa Menjadi Kawasan Wisata Bahari 

Pengunggah Video Kekerasan Pelajar Banjarmasin Bisa Terancam Pidana

Asosiasi Kota Minta Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru

Bank Tanah Mengidentifikasi Lahan Warga di Bandara VVIP IKN

Pertanyaan Orangtua Bripda Ignatius yang Ditujukan kepada Polri

Siswa SMA di Banjarmasin Tega Tusuk Teman Sekolah hingga Kritis

Perempuan Pekerja Sawit di Ketapang Selamat dari Terkaman Buaya

Pembangunan Bandara VVIP di IKN Terus Dikebut Pemerintah

Prakiraan Cuaca Hari Ini 1 Agustus 2023, Sebagian Balikpapan Bakal Cerah