Dinas ESDM Kaltim Tegur Perusahaan yang Menambang di SMP 25 Samarinda

2. IUP perusahaan resmi di bawah wewenang Dinas ESDM Kaltim

Informasi yang dihimpun IDN Times, korporasi yang melakukan penambangan, berdalih hendak mematangkan lahan. Tapi sesuai Peraturan Lingkungan Hidup (Permen-LH) Nomor 04/2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, hal tersebut tak boleh dilakukan. Aktivitas itu bahkan telah berlangsung tiga minggu sebelum terungkap pada 21 November 2019.

Kendati tak beroperasi lagi, Dinas ESDM Kaltim tetap memberikan teguran terhadap perusahaan terkait. Wajar demikian sebab operasi perusahaan tersebut bukan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B).

"IUP (Izin Usaha Pertambangan) resmi di bawah kewenangan saya (ESDM Kaltim)," sambungnya. Itu artinya, Dinas ESDM Kaltim punya kuasa untuk menegur dan memberikan sanksi.

3. Bakal ada sanksi, surat teguran ditembuskan ke Gubernur Isran dan KPK

Surat itu sudah ditembuskan ke Gubernur Kaltim Isran Noor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba). Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga diminta untuk menutup lubang tambang bekas pengerukan dan membuat pagar pembatas. Tujuannya tentu menghindari hal yang tak diinginkan.

Maklum saja Kaltim sedang bergumul dengan lubang tambang, sudah 35 nyawa melayang karena lubang bekas tambang. Itu sebab investigasi terus dilakuan demi mencari alur penjualan batu bara tersebut. Lalu bagaimana dengan saksi bila ternyata melanggar?
"Ya, harus ada memang (sanksi)," kata dia.