TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PDRB Kaltim Bakal Terdongkrak Seiring Perpindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah bisa jual tanah untuk menambah ongkos pindah IKN

IDN Times/Yuda Almerio

Balikpapan, IDN Times-Memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim dianggap langkah terbaik, sebab saat ini posisi Jakarta sebagai IKN sudah terdesak dengan berbagai persoalan. Mulai dari kemacetan, air bersih, polusi udara hingga kepadatan penduduk. Bahkan saat ini di Muara Baru, Jakarta Utara terancam tenggelam. 

Informasi yang dihimpun IDN Times, Maura Baru bukan satu-satunya yang terancam oleh naiknya air, ada pula Muara Angke, Muara Karang di Pluit, serta kawasan elite Pantai Indah Kapuk yang juga bakal mengalami hal senada. Kenyataan tersebut diamini oleh Riset tim ahli geodesi Institut Teknologi Bandung yang menyebut 95 persen kawasan di Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut alias tenggelam pada 2050.

“Dengan demikian memindahkan ibu kota itu suatu keharusan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam agenda Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim sebagai IKN pada Rabu (2/10) di Novotel Balikpapan.

Baca Juga: Sofyan Djalil: Pulau Balang Dikuasai Negara

2. Memindahkan IKN merupakan keharusan, untuk pemerataan pembangunan

IDN Times/Mela Hapsari

Dalam dialog nasional itu pula, Bambang menyebut, jika pembangunan di Nusantara saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58 persen, dan Sumatera 22 persen, artinya 80 persen berada di kawasan barat Indonesia. Melihat fakta tersebut tentu harus disikapi dengan bijak, demi mengurangi ketimpangan. Fenomena kesenjangan ini terus terjadi dalam 35 tahun ini, meskipun telah berganti-ganti presiden.

“Jangan sampai ada pertanyaan, mengapa hanya Jawa saja yang berkembang, sementara daerah lain tidak,” terangnya.

Ia menambahkan, "Kita 5 tahun ke depan mencoba pendekatan baru, tidak as usual. Kita ingin memberikan shock pada ekonomi luar Jawa. Kita ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa bukan dengan mekanisme biasa yang tidak bisa mengurangi kesenjangan tersebut."

2. Perpindahan IKN Bisa mendongkrak PDRB Kaltim

wikimedia.org/Arief R. Randan

Itu sebabnya, dia sepakat bila IKN pindah ke Kaltim. Dengan begitu pemerataan urusan ekonomi dan peningkatan pembangunan bisa dilakukan di luar Jawa. Misal urusan ekonomi, pemindahan itu bisa mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim yang pada 2018 lalu sebesar Rp638,12 triliun.

Angka itu jauh tertinggal dari Jakarta sebesar Rp2.599,17 triliun pada tahun yang sama. Sementara untuk infrastruktur pasti mengikuti sebab fondasi ekonomi sudah terbangun. Bahkan perpindahan itu diyakini bisa mengangkat sektor lain, pariwisata contohnya.

“Perpindahan IKN itu memang jadi jawaban percepatan pembangunan di Indonesia timur,” tambahnya.

Bambang memprediksi pertumbuhan ekonomi di Kaltim akan tumbuh cukup besar karena pembangunan ibu kota negara, juga peningkatan kesempatan kerja yang signifikan.

Guna mengurangi kesenjangan dengan Jawa dan Sumatera, akan dibangun industrialisasi di Kalimantan antara lain pengolahan kayu, karet, sawit, dan hasil tambang.

"Jadi kita mendorong supaya muncul kota industri," ungkap Bambang. 

Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong munculnya kota wisata. "Ini bagian dari upaya kita untuk menciptakan simpul-simpul pertumbuhan baru di luar Jawa. Di Kaltim, Derawan misalnya. Kegiatan pariwisata akan memunculkan pertumbuhan baru, kota yang berbasis pariwisata," jelasnya.

Baca Juga: Menteri PUPR Selenggarakan Sayembara Urban Desain Ibu Kota Negara

Berita Terkini Lainnya