PDRB Kaltim Bakal Terdongkrak Seiring Perpindahan Ibu Kota Negara
Pemerintah bisa jual tanah untuk menambah ongkos pindah IKN
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times-Memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim dianggap langkah terbaik, sebab saat ini posisi Jakarta sebagai IKN sudah terdesak dengan berbagai persoalan. Mulai dari kemacetan, air bersih, polusi udara hingga kepadatan penduduk. Bahkan saat ini di Muara Baru, Jakarta Utara terancam tenggelam.
Informasi yang dihimpun IDN Times, Maura Baru bukan satu-satunya yang terancam oleh naiknya air, ada pula Muara Angke, Muara Karang di Pluit, serta kawasan elite Pantai Indah Kapuk yang juga bakal mengalami hal senada. Kenyataan tersebut diamini oleh Riset tim ahli geodesi Institut Teknologi Bandung yang menyebut 95 persen kawasan di Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut alias tenggelam pada 2050.
“Dengan demikian memindahkan ibu kota itu suatu keharusan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam agenda Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim sebagai IKN pada Rabu (2/10) di Novotel Balikpapan.
Baca Juga: Sofyan Djalil: Pulau Balang Dikuasai Negara
2. Memindahkan IKN merupakan keharusan, untuk pemerataan pembangunan
Dalam dialog nasional itu pula, Bambang menyebut, jika pembangunan di Nusantara saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58 persen, dan Sumatera 22 persen, artinya 80 persen berada di kawasan barat Indonesia. Melihat fakta tersebut tentu harus disikapi dengan bijak, demi mengurangi ketimpangan. Fenomena kesenjangan ini terus terjadi dalam 35 tahun ini, meskipun telah berganti-ganti presiden.
“Jangan sampai ada pertanyaan, mengapa hanya Jawa saja yang berkembang, sementara daerah lain tidak,” terangnya.
Ia menambahkan, "Kita 5 tahun ke depan mencoba pendekatan baru, tidak as usual. Kita ingin memberikan shock pada ekonomi luar Jawa. Kita ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa bukan dengan mekanisme biasa yang tidak bisa mengurangi kesenjangan tersebut."
Baca Juga: Menteri PUPR Selenggarakan Sayembara Urban Desain Ibu Kota Negara