2. Jalan Desa Binuang hingga Kelurahan Maridan puluhan tahun tidak pernah ditingkatkan

Jalan Desa Binuang dan Kelurahan Marindan, Sepaku puluhan tahun tidak pernah ditingkatkan (IDN Times/Ervan)

Senada dengannya Rahmat warga Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, mengeluhkan jalan dari simpang Sotek, Kecamatan Penajam menuju ke desanya hingga Kelurahan Maridan juga berada di Kecamatan Sepaku, sudah hampir puluhan tahun tidak pernah ditingkatkan, hanya berupa hamparan batu gunung tanpa ada pengemasan aspal.

Jalan yang panjangnya kurang lebih 10 kilometer tersebut, hanya berupa hamparan batu gunung saja dan kondisi seperti itu sudah hampir puluhan tahun lamanya, tetapi tidak pernah ada perhatian dari pemerintah. Dengan upaya pengaspalan atau cor beton seperti daerah lain di PPU.

3. Masyarakat dua wilayah merasa di anak tirikan

Jalan desa Binuang dan kelurahan Maridan, Sepaku yang puluhan tidak pernah ditingkatkan (IDN Times/Ervan)

Meskipun wilayah Desa Binuang dan Kelurahan Maridan masuk dalam kawasan IKN, tetapi hingga kini akses jalan itu tidak pernah ada perbaikan, sehingga masyarakat dua wilayah itu merasa seperti ditinggalkan. 

"Kami merasa seperti anak tiri, karena akses jalan sudah puluhan tahun tidak pernah ada perbaikan dan kondisinya semakin parah," ucap Rahmat.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan segera secara merata sebelum IKN resmi pindah ke wilayah Sepaku. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat rencana pembangunan IKN tersebut.

4. Namun jalan dari pintu gerbang titik nol pembangunan IKN jalannya kini cukup mulus

Jalan mulus arah pintu gerbang titik nol IKN (IDN Times/Ervan)

Namun, untuk akses jalan dari pintu gerbang titik nol pembangunan IKN  jalannya kini cukup mulus, karena kerap dilalui oleh pejabat negara seperti presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo). Sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk dengan cepat diperbaiki.

"Sementara jalan setelah pintu gerbang masuk titik nol IKN menuju ke Silkar Petung kondisinya rusak parah, perlu segera ada penanganan," katanya.

5. Diskusi yang digelar KSP belum maksimal, karena tidak diikutsertakan masyarakat terdampak langsung IKN

Presiden Jokowi (pegang payung) saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Terkait dengan diskusi yang digelar oleh Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dengan perwakilan tokoh masyarakat adat di PPU, menurutnya masih belum maksimal menampung aspirasi masyarakat, karena masyarakat yang terdampak langsung di kawasan IKN sama sekali tidak ikut dalam diskusi tersebut.

"Kami berharap KSP dapat menampung tokoh masyarakat yang berdomisili dekat dengan IKN, agar mereka orang pusat mengetahui apa saja aspirasi yang selama ini menjadi keinginan masyarakat sekitar IKN, yang suka tidak suka terdampak dengan pembangunan IKN itu," tegas Rahmat.

Baca Juga: Buronan Perampokan di Kalsel Dibekuk saat Sembunyi di Penajam