KONI Balikpapan Diterpa Mosi Tak Percaya, Begini Jawaban Pengurus
Balikpapan, IDN Times – Gejolak internal mengguncang KONI Balikpapan. Sejumlah cabang olahraga (cabor) setempat resmi menggulirkan mosi tidak percaya terhadap Ketua KONI Balikpapan periode 2022–2026, Mochammad Ridwan Andreas.
KONI Kalimantan Timur langsung turun tangan melakukan verifikasi faktual di Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu (24/9/2025). Langkah ini dilakukan setelah mayoritas cabor menyerahkan berkas administrasi dukungan yang dinilai memenuhi syarat.
“Dukungan dua pertiga cabor anggota KONI Balikpapan sudah terpenuhi untuk syarat administrasi. Karena itu kami langsung melaksanakan verifikasi faktual,” tegas Kabid Organisasi KONI Kaltim, Fahri.
1. KONI Kaltim siapkan caretaker
Fahri menjelaskan, hasil verifikasi akan dibahas dalam rapat internal bidang organisasi sebelum diputuskan dalam rapat pleno pimpinan KONI Kaltim. Jika semua unsur dinyatakan sah, maka kemungkinan penunjukan caretaker bisa dilakukan pekan depan.
“Verifikasi faktual sudah tuntas dan berjalan sesuai prosedur. Setelah ini akan dirapatkan terlebih dahulu, jika rampung dan terpenuhi, caretaker akan ditunjuk langsung oleh pengurus KONI Kaltim,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kasus serupa juga pernah terjadi di Kutai Barat. Di sana, mosi tidak percaya berakhir dengan penunjukan caretaker yang kini tengah mempersiapkan agenda pemilihan pengurus baru.
2. Respons KONI Balikpapan
Sekretaris KONI Balikpapan, Hasbi Muhammad, menilai mosi tidak percaya yang diajukan sejumlah cabor sarat kepentingan politik dan tidak berdasar. Menurutnya, tudingan bahwa kepengurusan berjalan buruk hanyalah framing dari kelompok tertentu.
“Seakan-akan kepengurusan sekarang tidak benar, tidak baik, tidak koordinasi. Padahal kami tetap bekerja sesuai mekanisme dan berkoordinasi dengan Dispora. Hanya saja, ketika anggaran tidak ada, program memang batal dilaksanakan,” jelas Hasbi.
Ia juga menilai dinamika ini mirip dengan peristiwa pada 2022. Hasbi bahkan menyebut ada campur tangan oknum yang ikut memperkeruh keadaan.
3. Pertanyakan verifikasi
Hasbi menekankan, mosi tidak percaya merupakan hak pengurus cabang olahraga dan dijamin dalam aturan organisasi. Namun, dia menilai mosi tidak percaya seharusnya memiliki dasar jelas dan diverifikasi secara profesional. Ia mengingatkan bahwa syarat administratif, seperti keabsahan tanda tangan dan jumlah dukungan cabor, harus betul-betul diverifikasi.
“Kalau unsur terpenuhi, silakan KONI Kaltim verifikasi dengan standar benar. Jangan kesannya verifikasi asal-asalan lalu langsung simpulkan. Mekanismenya panjang, tidak mungkin tiba-tiba ada caretaker minggu depan,” ujarnya.
Meski begitu, Hasbi menegaskan bahwa KONI Balikpapan tidak menolak verifikasi dari KONI Kaltim. Namun ia berharap agar prosesnya tidak dijadikan alat permainan politik.
“Kami tidak melarang verifikasi, silakan saja. Tapi jangan sampai mosi ini hanya akal-akalan,” katanya.
Hasbi memastikan bahwa kepengurusan KONI Balikpapan tetap berkomitmen menyelesaikan masa baktinya hingga tuntas dan tak punya keinginan memperpanjang masa jabatan. Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik.
“Ayo bicara baik-baik. Pemerintah harus tuntaskan tanggung jawabnya. Jangan seolah kami tidak berbuat, padahal yang kami lakukan ini mati-matian demi olahraga Balikpapan,” tutupnya.
Dia justru khawatir, Gerakan mosi tidak percaya ini bakal berdampak terhadap persiapan Balikpapan menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 di Kabupaten Paser.
